Sedangkan bagi pemerintah daerah, pengangkatan PPPK sebagai konsekuensi penghapusan tenaga honorer jelas akan membebani APBD. Sebab PPPK memiliki standar gaji dan tunjangan yang hampir sama dengan PNS. “Pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi PPPK juga bukanlah solusi yang terbaik. Maka perlu kebijakan yang menyeluruh,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian PANRB memiliki sejumlah skenario. Yakni skenario pertama adalah seluruh tenaga honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Skenario kedua adalah tenaga honorer diberhentikan seluruhnya. Dan skenario ketiga adalah tenaga honorer diangkat menjadi ASN berdasarkan skala prioritas. “Semua harus dibahas bersama Kementerian Keuangan,” kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

Baca Juga Lapor Inspektur…!!! Proyek U-dict di Sukadiri Diduga Dikerjakan Asal Jadi Senin, 19 September 2022

Azwar turut menyinggung soal data jumlah tenaga honorer yang dinilainya tak sesuai dengan data sebelumnya. Semula data jumlah honorer di seluruh Indonesia sebanyak 410 ribu. Namun pendataan terakhir mencapai 1,1 juta orang. “Oleh karena itu, kita akan kirim surat ulang untuk (pemda) melakukan audit ulang,” ujarnya.