Untuk diketahui, rencananya acara diskusi tersebut akan dilaksanakan pada Selasa 21 Maret 2023 yang bertempat di Hotel Maris Jalan Bidin Surya Gunawan Rangkasbitung, Lebak, Banten. Nantinya, pada pelaksanaanya akan dihadiri oleh Penegak Hukum dari Kepolisian Polres Lebak, Kejaksaan, Pemda Lebak, Pelaku usaha tambang, Tokoh masyarakat, LSM, dan Mahasiswa.
“Pemerintah daerah harus berupaya melahirkan aturan payung hukum sebagai legalitas izin kepada para pelaku usaha pertambangan. Karena, kalau pemda membiarkan aktivitas tambang yang tak jelas perizinananya. Maka itu akan merugikan pihak pemda itu sendiri dan juga akan merepotkan penegak hukum khususnya kepolisian,” ucap Sekertaris Jendral Mata Hukum, Mukhsin Nasir, Senin (13/3).
“Diskusi ini harus melahirkan satu jaminan kelangsungan dari pada kegiatan bisnis pertambangan ini sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan Mencari solusi problematika galian tanah tambang di Kabupaten Lebak,” tambah Mukhsin. (Jum)
