Redaksi 
Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam momen bersejarah ini. Indonesia kini memiliki produk hukum buatan bangsa yang berlandaskan Pancasila. Pengesahan KUHP pada bulan Desember kemarin, merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Pengesahan KUHP merupakan titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia yang sesuai dengan dinamika masyarakat saat ini. KUHP yang baru disahkan, telah melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR telah mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik.
Kemenkumham Jabar melalui Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya dan seluruh Pimpinan Tinggi Pratama berkontribusi positif terhadap tersebarluasnya atau tersampaikannya informasi seluas-luasnya mengenai KUHP yang baru kepada masyarakat (Rabu, 05/04/2023). Ini menujukan konsistensi Kemenkumham Jabar dalam mencerdasakan masyarakat serta dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang ditunjukan melalui beragam program organisasi salah satunya Kumham Goes To Campus 2023 yang kali ini bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati Bandung.
Ini juga : Kanwil Jabar Bersama DPRD Cirebon Harmonisasikan Baperda Pesantren Dan KB
“Kami sangat bangga dan merupakan kehormatan bagi UIN Bandung terlaksananya Kumham Goes To Campus 2023 dan kami sangat bangga karena KUHP yang terbentuk beberapa waktu silam merupakan produk asli anak bangsa. Pada kesempatan yang sama dilakukan Penandatanganan MoU implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peresmian JDIH UIN Sunan Gunung Jati Bandung”.
Menurut Wamenkumham R.I beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa sejak awal RKUHP selalu melibatkan keterlibatan publik. Misi Pembaruan Hukum yang diusung dalam RKUHP Nasional yaitu :
Dekolonialisasi: Upaya menghilangkan nuansa kolonial dalam substansi KUHP lama, yaitu mewujudkan Keadilan Korektif-Rehabilitatif-Restoratif, Tujuan & Pedoman Pemidanaan (Standard of Sentencing, & memuat alternatif Sanksi Pidana.
Demokratisasi: Pendemokrasian rumusan pasal tindak pidana.
RKUHP sesuai Konstitusi (Pasal 281 UUD 1945) & Pertimbangan Hukum dari Putusan MK atas pengujian pasal-pasal KUHP yang terkait.
Konsolidasi Penyusunan kembali ketentuan pidana dari KUHP lama dan sebagian UU Pidana di luar KUHP secara menyeluruh dengan Rekodifikasi (terbuka-terbatas).
Harmonisasi Sebagai bentuk adaptasi & keselarasan dalam merespon perkembangan hukum terkini, tanpa mengesampingkan hukum yang hidup (Living law).
Ini juga : Kemenkumham Jabar Raih Dwi Warna Treasury Award DJPB Tahun 2022
Modernisasi: filosofi pembalasan klasik (Dood-strafrecht) yang berorientasi kepada perbuatan semata-mata dengan filosofi integrati (Dood-Doderstrafrecht-Slachtoffer) yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku dan korban kejahatan (pemberatan dan peringanan pidana).
“Hal terpenting dari ini semua adalah merubah mindset dan pola pikir masyarakat Indonesia untuk tidak menggunakan Hukum pidana sebagai ajang balas dendam. Tidaklah mudah bagi kami membentuk KUHP ditengah-tengah masyarakat yang multi etnis, tapi setidaknya bisa memberikan solusi terbaik dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di masyarakat” terang Wamenkumham Eddy dalam penjelasannya.(Deni)
