Redaksi 
Teropongisatana.com
Jakarta -Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI segera merevisi Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 agar selaras dengan ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Mendesak KPU untuk merevisi Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) agar selaras dengan perintah Pasal 245 UU Pemilu tanpa perlu menunggu gugatan dan hasil gugatan uji materi Mahkamah Agung,” kata Rieke di Jakarta, Rabu (17/5).
Menurut dia, Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 merupakan bentuk kekerasan simbolik terhadap perempuan yang bekerja melalui norma hukum PKPU.
Rieke menjelaskan Indonesia telah meratifikasi “The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women” melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Meskipun terdapat aturan tersebut, pasca-Reformasi 1998, pada Pemilu Tahun 1999 ternyata jumlah keterwakilan perempuan di parlemen hanya mencapai sembilan persen.
Dengan demikian, muncul gerakan perempuan yang mendorong terpenuhinya jumlah keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di parlemen.
