Redaksi 
Teropongistana.com Jakarta – Direktur Eksekutif ETOS Institute, Inskadarsyah menyebut bahwa Hakim yang menangani sidang perkara istri seorang Ketua Pengadilan Negeri (PN) Parigi Moutong Yakobus Manu yang mengabulkan praperadilan. Padahal, kata Iskandarsyah, lawan yang akan digugat oleh tersangka adalah Polda Bali karena mereka yang digugat.
“Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Bali I Nyoman Wiguna tidak cermat dalam mengabulkan praperadilan istri dari Ketua PN Parigi Moutung. Secara tidak langsung mereka mau memberikan dukungan dan menghimpun kekuatan untuk melawan institusi kepolisian. Jelas ini salah besar,,” kata Direktur Eksekutif ETOS Institute, Iskandarsyah, Minggu (18/6/2023).
Dikatakan Iskandarsyah, penyidik kepolisian Polda Bali ketika menetapkan tersangka mereka tentu telah menemukan dua alat bukti yang cukup. Harusnya PN Denpasar Bali juga menyarankan agar Ketua PN Parigi Moutong Yakobus Manu agar tak menjadi pengacara secara resmi dengan membuat surat kuasa atas perkara istrinya yang diduga menggunakan merk dagang milik orang lain.
“Sebelum ditetapkan tersangka, polisi dan pelapor coba untuk mediasi karena istri ketua PN Parigi Moutonh tersebut merasa pejabat sehingga diabaikan usulannya. Jadi Ketua PN Denpasar harus disanksi atau dicopot dari jabatannya karena ceroboh dalam membuat kebijakan. Sehingga, publik akan puas dengan sikap pimpinan yang memberi sanksi kepada siapapun yang melanggar.” ucap Iskandarsyah.
Sebelumnya, tim dari Polda Bali juga telah menghadirkan ahli hukum pidana merek dari Departemen Hukum dan HAM RI untuk menangkis dalil pemohon praperadilan merek dagang makanan ringan milik janda beranak dua yang diduga digasak oleh istri seorang pejabat di pengadilan. Ahli Hukum dan HAM yang dihadirkan dari Polda Bali, Agustiawan Muhammad menjelaskan kepada hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar bahwa penetapan dua tersangka dugaan pemalsuan merek Ny. OH dan TAC sudah mememuhi syarat dan ketentuan berlaku.
“Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa. Bisa dikenakan pada setiap orang yang memperdagangkan produksi dengan kesamaan kemiripan merek yang sudah terdaftar sebelumnya salah satunya istri dari Kepala PN Parigi Moutong yang menjadi tersangka karena dia produksi belum mendapat sertifikat merek terdaftar. Jadi tidak ada perlindungan hukum sebelum terbitnya sertifkat merek,” jelas Agustiawan.
