“Hari ini saya kira menimbulkan berbagai macam apa namanya sentimen publik semisal tentang kebijakan PSN misalkan ya Yang dikaitkan dengan munculnya pagar laut yang katanya misterius jadi memang agak aneh,” ucapnya.

Di sisi lain, tantangan ekonomi menjadi catatan penting bagi pemerintahan Prabowo. Pakar ekonomi Fitra Faisal mengungkapkan, masalah struktural seperti penurunan kelas menengah sebanyak 9,5 juta orang sejak 2019 menjadi pekerjaan rumah besar. Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang stagnan, di mana konsumsi belum mampu melampaui angka 5 persen.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, memperingatkan potensi krisis fiskal jika pemerintah tidak mengelola rasio utang dan penerimaan pajak dengan cermat. Dengan rasio pajak hanya sekitar 9 persen, Anthony menyebut ada risiko kenaikan pajak yang dapat membebani masyarakat.

“Saya kira hasil penerimaan pajak ini di tahun 2005 ini akan turun dengan tingkat belanja sama makan mau tidak mau harus tambahan pinjaman yang lebih mengkhawatirkan bunga pinjaman mencapai 24% dari perpajakan dari kemampuan fisikal sangat rentan,” tuturnya.

Direktur Rumah Politik Fernando Emas menilai bahwa Prabowo perlu menjauhkan diri dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah harapan publik akan pertemuan antara Prabowo dan Megawati Soekarnoputri, yang hingga kini belum terwujud.

“Terkait bagaimana sikap Pak Pak Prabowo terkait dengan anggapan masyarakat bahwa beliau itu sampai saat ini masih di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Pak Prabowo harus memiliki sikap yang jelas,” pungkasnya.