Teropongistana.com Jakarta – Belum kelar polemik penataan ulang distribusi gas LPG 3 kilogram bersubsidi, kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan kembali membuat kebijakan baru soal bahan bakar minyak.

Kali ini, Bahlil bakal mengatur ulang pendistribusian solar bersubsidi. Rencana itu disampaikan Bahlil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari 2025.

Baca Juga Bawa Agenda Pribadi di Kabinet, Prabowo Dinilai Layak Copot Menteri Bahlil Selasa, 11 Februari 2025
Menteri Esdm Bahlil Lahadalia Saat Di Tunjuk-Tunjuk Masyarakat Akibat Langkanya Gas 3 Kg.

Menanggapi rencana kebijakan tersebut, Sekjen DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Iing Rohimin meminta Kementerian ESDM mengkaji lagi secara matang. Jangan sampai kebijakan tersebut mencekik masyarakat kecil sehingga kesulitan mendapatkan solar, seperti masalah kelangkaan gas elpiji 3 kilogram lalu, 13/2/2025.

Dia mengemukakan persoalan distribusi solar subsidi di kalangan para nelayan. Salah satu di antaranya, stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN) di perkampungan nelayan belum merata.

Baca Juga Moh Jumri Dipercaya Nahkodai KITA Banten, Begini Harapan Kiyai Maman Selasa, 11 Februari 2025
Moh Jumri Dipercaya Nahkodai Kita Banten, Begini Harapan Kiyai Maman

SPBUN masih sangat terbatas di Indonesia, sampai saat ini jumlahnya cuma ada 404 stasiun. Persoalan sarana dan prasarana pendistribusian inilah yang seharusnya segera diselesaikan oleh Bahlil.

Persoalan lainnya, kebocoran solar bersubsidi. Menteri Bahlil juga pernah menyinggung masalah ini. Pada November 2024, dia menyebut kebocoran BBM dan listrik nilainya mencapai Rp100 triliun atau 20-30 persen dari yang disubsidi.

Baca Juga KITA Lebak Lakukan Konsolidasi Kepengurusan Senin, 10 Februari 2025
Kita Lebak Lakukan Konsolidasi Kepengurusan