Redaksi 
Teropongistana.com Jakarta – Seminar Nasional yang diselenggarakan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) di Manhattan Hotel, Jakarta, pada Rabu (12/2), menghadirkan berbagai pemangku kepentingan guna membahas strategi Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT). Acara ini dihadiri oleh narasumber dari Kementerian PANRB, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian ESDM, dan pelaku usaha. Dalam diskusi ini, terungkap bahwa stagnasi ekonomi akibat MIT dapat diatasi melalui reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Ketua Bidang Reformasi Birokrasi MN KAHMI, Dr. Hery Susanto, menegaskan bahwa transformasi birokrasi merupakan langkah mendasar dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
“Birokrasi yang transparan dan efisien adalah fondasi utama dalam menarik investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi,” ujarnya.
Hal ini sejalan dengan tantangan utama yang dihadapi Indonesia, yakni produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, biaya produksi tinggi, serta kurangnya nilai tambah pada produk industri nasional.
Sekretaris Jenderal KAHMI, Syamsul Qomar, menambahkan bahwa reformasi birokrasi juga harus mencakup penyederhanaan regulasi untuk mempercepat proses perizinan investasi. “Kita harus memastikan bahwa regulasi yang ada tidak menjadi hambatan, melainkan fasilitator bagi pertumbuhan ekonomi,” kata Syamsul. Ia menyoroti perlunya keterlibatan lebih besar dari sektor swasta dalam pembangunan, dengan dukungan pemerintah yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan industri.
Staf Ahli Menteri PANRB, Abdul Hakim, menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret dalam memperbaiki sistem birokrasi, termasuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Digitalisasi adalah kunci untuk memangkas birokrasi yang panjang dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa dengan sistem yang lebih efisien, investasi dapat masuk lebih cepat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
