Ketiga, sebagai exit-strategy, pemerintah menyusun skema penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan CASN TA 2024 secara bertahap bagi instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial.

“Sebanyak 207 dari 602 instansi meminta penundaan pengangkatan atas alasan penataan formasi, pembaharuan administrasi, dan sebagainya. Kemenpan-RB maupun BKN wajib memastikan bahwa 395 instansi yang sudah siap untuk segera melakukan pengangkatan terhadap para CASN yang telah lulus tanpa harus dilakukan Robert.

Baca Juga Jerry Sambuaga Dicopot dari Ketua Umum DPP AMPI  Sabtu, 8 Maret 2025
Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (Dpp Ampi) Melakukan Revitalisasi Kepengurusan Dalam Rapat Pleno Ke-V Yang Digelar 8 Maret 2025 Di Aula Graha Dpp Partai Golkar. Salah Satu Keputusan Penting Dalam Pleno Tersebut Adalah Penonaktifan Jerry Sambuaga Dari Jabatannya Sebagai Ketua Umum Dpp Ampi Karena Dinilai Melakukan Pelanggaran Berat Terhadap Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) Serta Melanggar Etika Dan Moral Organisasi. Selain Itu, Pleno Juga Menerima Surat Pengunduran Diri Plt. Sekretaris Jenderal Rizky Maulana Dan Mengangkat Hendra Paletteri Sebagai Sekretaris Jenderal Dpp Ampi Secara Definitif. Sementara Itu, Rouli T. Octara Rajagukguk Ditunjuk Sebagai Bendahara Umum Dpp Ampi Yang Baru. Sebagai Bagian Revitalisasi Kepengurusan, Dpp Ampi Juga Memasukan Berbagai Tokoh Nasional Sebagai Wakil Ketua Umum Yaitu Arief Rosyid Hasan, Mantan Ketua Umum Pb Hmi Dan Juga Komandan Tkn Fanta Prabowo-Gibran, Ali Ghiffar Ketua Umum Fokusmaker, Gamal Bahri Ketua Umum Hima Kosgoro 1957 Dan Ade Ghadafi Ketua Umum Angkatan Muda Satkar Ulama Indonesia. Dalam Keputusan Tersebut, Dpp Ampi Juga Menugaskan Para Pengurus Yang Baru Diangkat Untuk Segera Menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Selambat-Lambatnya Dalam Tiga Bulan Ke Depan. Munas Ini Bertujuan Untuk Menata Kembali Kepemimpinan Organisasi Serta Menyusun Program Kerja Yang Lebih Progresif.

Keempat, pemerintah perlu menerbitkan produk hukum atau regulasi yang berkaitan dengan kepastian pengangkatan CASN TA 2024. Menurut Robert, upaya ini sebagai jaminan kepastian pemerintah bahwa tidak akan penundaan lagi di kemudian hari.

“Bahwa pasti para CASN tersebut akan diangkat, serta pasti pula Oktober 2025 menjadi batas akhir pengangkatan CPNS dan Maret 2025 untuk PPPK”, kata Robert.

Baca Juga Ketum Gerak 08 Desak Jaksa Agung Tangkap Semua Mafia Migas di Mega Korupsi Pertamina Sabtu, 8 Maret 2025
Jakarta - Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak) 08 Revitriyoso Husodo Yang Juga Eks Pekerja Di Lapangan Minyak Lepas Pantai Pertamina Jatibarang Sangat Mendukung Kejaksaan Agung Ri Untuk Menangkap Semua Oknum Yang Terlibat Menerima Aliran Dana Korupsi Pt. Pertamina. Kasus Dari Tahun 2018 Hingga 2023 Yang Diperkirakan Mencapai Rp. 1.000 Triliun. &Amp;Quot;Jaksa Agung Jangan Takut Memeriksa Dan Menangkap Jaringan Mafia Migas Yang Menerima Aliran Korupsi Pertamina Itu Dari Dulu. Rakyat Pasti Mendukung Jika Oknum-Oknum Yang Terlibat Itu Semua Ditangkap,&Amp;Quot; Ungkap Revitriyoso Husodo Kepada Wartawan Jakarta, Sabtu 8 Maret 2025. Revi Mengatakan Selama Ini Kasus Korupsi Seperti Pt. Pertamina Ini Belum Pernah Terungkap Dengan Begitu Dahsyat Dan Melibatkan Banyak Oknum. Itu Artinya Kasus Pertamina Yang Dibongkar Kejaksaan Agung Mendapat Dukungan Penuh Oleh Berbagai Pihak Termasuk Dari Kalangan Aktivis Mahasiswa, Aktivis Lingkungan Hidup. Selain Korupsi Pt. Pertamina, Revitriyoso Husodo, Kejaksaan Agung Juga Telah Banyak Menangani Kasus Korupsi Besar Lainnya Yang Melibatkan Banyak Oknum Yang Bermain Selama Ini Di Balik Kekuasaan 10 Tahun Terakhir. &Amp;Quot;Seperti Kasus Korupsi Jiwasraya, Impor Gula, Dan Lainnya. Banyak Melibatkan Oknum-Oknum Di Balik Kekuasaan Selama 10 Tahun Terakhir Ini Dibongkar Kejaksaan Agung,&Amp;Quot; Ungkap Revitriyoso Husodo. Rakyat Bosan Menyaksikan Kejahatan Korupsi Selama 10 Tahun Terakhir Ini Sangat Berharap Kejaksaan Agung Benar-Benar Berani Menangkap Oknum-Oknum Yang Terlibat Korupsi Pertamina. Ia Pun Berharap Kejaksaan Agung Berani Mengungkap Korupsi Yang Ada Terjadi Di Bumn Lainnya. Jangan Hanya Berhenti Pada Kasus Korupsi Pertamina Yang Telah Menipu Rakyat Dan Merugikan Negara. &Amp;Quot;Jaksa Agung St. Burhanuddin Sudah Sangat Siap Dengan Situasi Yang Akan Berkembang. Rakyat Pasti Mendukung Untuk Negeri Ini Bersih Dari Oknum Oknum Koruptif,&Amp;Quot; Tandasnya. Terbongkarnya Kasus Bbm Oplosan Ini Dan Kasus Korupsi Besar Lainnya Di Awal Pemerintahan Prabowo Adalah Suatu Bukti Bahwa Prabowo Menepati Janji Kampanyenya Dalam Asta Cita Yakni “Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. Aparat Penegak Hukum Mulai Dari Polri, Kejaksaan, Hakim, Kpk Sudah Saatnya Satu Suara Bersama Dengan Presiden Prabowo Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. Tidak Ada Lagi Ego Sektoral Dan Komit Tidak Lagi Membela Oknum Korpsnya Yang Korupsi Dan Melakukan Kejahatan Lainnya. Rakyat Sangat Rindu Kepada Aparat Penegak Hukum Yang Bekerja Berdasarkan Keadilan Bukan Berdasarkan Pesanan.

Kelima, Ombudsman berharap selesainya perbedaan tafsir atas hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah.

“Perlu ada inisiatif baru untuk mencari titik temu antara DPR RI dengan Pemerintah sehingga muncul kesepakatan final dan satu tafsiran yang sama atasnya. Hal ini penting untuk memastikan kondusifnya situasi yang relatif kompleks saat ini dan dapat berdampak positif kepada upaya pencarian solusi penundaan pengangkatan CASN TA 2024”, tegas Robert.

Baca Juga Riko Lesiangi: Pemuda Benteng Moral dan ldealisme Terahir Sabtu, 8 Maret 2025
Jakarta - Bahwa Tantangan Pemuda Sekarang Ini Terhadap, &Amp;Quot;Idealisme&Amp;Quot;, Dengan Harus Mengetahui Perjalanan Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia Dan Memahami Manifesto Politik Rujukannya, &Amp;Quot;Sumpah Pemuda&Amp;Quot; . Pemuda Itu Terakhir Benteng Moral Dan Idealisme. Gerakan Politik Kaum Pemuda Itu Base On Moral, Bukan Base On Political Position, 8/3/25. Dikatakan Riko Lesiangi Tokoh Muda, Ketika Benteng Moral Terkikis Habis Maka Sempurnalah Pragmatisme Kehidupan Tanpa Kontrol Pengawasan Lagi. Idealisme Itu Harus Tetap Dipertahankan Untuk Mengkoreksi Kebijakan Pemerintah Yang Dianggap Keliru Tidak Pro-Kesejahteraan Rakyat Dan Idelisme Itu Guna Memperbaiki Republik Ini Ke Arah Lebih Baik. Sangat Disayangkan, Bila Pemuda Tidak Memiliki Jiwa Idealisme Itu Bergerak Hanya Mengikuti Sistem Dan Alur Tanpa Memiliki Pondasi Kuat Untuk Menggengam Keadilan, Kebenaran Dan Kebebasan.

Sebagai pintu terakhir bagi para pencari keadilan setelah menempuh mekanisme pengaduan ke internal pemerintah (KemenPAN dan BKN), Ombudsman menghimbau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan/laporan atas maladministrasi melalui berbagai kanal resmi di kantor pusat dan kantor-kantor perwakilan di 34 propinsi. Jalur mekanisme kelembagaan resmi seperti ini menjadi pilihan utama dalam memperjuangkan akses keadilan administrasi (administrative-justice) dan ekspresi hak demokarsi warga.