Komitmen Membangun Infrastruktur Desa dan Kolaborasi dengan DPRD
Musa Weliansyah menyebut bahwa Andra Soni melakukan terobosan baru, dengan memastikan jalan poros desa dan jalan usaha tani yang bukan kewenangan provinsi tetap dapat dibangun melalui APBD-P 2025.

“Beliau selalu turun ke masyarakat, bahkan meminta didampingi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di daerah yang dikunjungi. Ini menunjukkan komitmennya untuk berkolaborasi, bukan hanya retorika belaka,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa Andra Soni bukan Gubernur yang hanya tampil di media sosial, tetapi memastikan pembangunan berjalan nyata.

“Bang Andra ini bukan Gubernur Konten atau banci medsos, tetapi sosok yang benar-benar bekerja untuk masyarakat,” tegasnya.
Evaluasi Survei Indikator dan Pendekatan Langsung ke Masyarakat

Musa Weliansyah menilai bahwa survei kepuasan publik yang dilakukan Indikator cenderung berbasis konten, bukan hasil interaksi langsung dengan masyarakat di delapan kabupaten/kota di Banten.
“Sejak awal menjabat, Bang Andra lebih memilih bertemu langsung dengan masyarakat, mendengar usulan mereka, memeriksa kondisi infrastruktur, hingga memastikan desa memang membutuhkan bantuan sebelum mengambil keputusan pembangunan,” jelasnya.

Dengan pendekatan ini, Andra Soni meluncurkan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), sebagai solusi untuk meningkatkan konektivitas dan ekonomi masyarakat dari tingkat desa hingga provinsi.
“Prinsipnya jelas, jika desa maju dengan jalan dan infrastruktur yang baik, maka ekonomi masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya menopang kemajuan di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi,” tambahnya.

Fokus pada Ketahanan Pangan dan Pengembangan UMKM
Di sektor pertanian, Andra Soni juga berkomitmen memastikan ketahanan pangan, termasuk dengan stabilisasi harga gabah di angka Rp6.500, sebagaimana kebijakan Pak Prabowo Subianto.

“Dengan kebijakan ini, petani bisa tersenyum, karena bukan hanya pupuk yang tidak langka, tetapi harga beras juga stabil,” paparnya.
Tak hanya di sektor pertanian, Andra Soni juga mendorong penguatan UMKM, dengan menaikkan nilai bantuan kelompok masyarakat dari Rp25 juta menjadi Rp35 juta, melalui perubahan Peraturan Gubernur.

Rekrutmen Transparan dan Komitmen Antikorupsi
Musa Weliansyah menilai bahwa Andra Soni juga menerapkan sistem rekrutmen transparan, seperti dalam pengangkatan pegawai RSUD Cilograng dan RSUD Labuan melalui sistem CAT, yang bebas dari titipan pejabat maupun gubernur.

“Beliau tidak melihat siapa tim suksesnya, apakah anaknya punya pekerjaan atau masih menganggur. Yang utama adalah tegak lurus untuk kepentingan masyarakat Banten,” tutupnya.
Dengan berbagai langkah ini, Musa Weliansyah menegaskan bahwa Andra Soni bukan sekadar pemimpin yang hanya fokus pada citra digital, tetapi Gubernur yang turun langsung menyapa masyarakat dan berusaha merealisasikan komitmennya.



