Meski demikian, Ario sepakat bahwa DPR membutuhkan pembenahan fundamental. Menurutnya, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang menjadi amanat UUD 1945 harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Ia juga menyoroti peran partai politik. Menurutnya, partai sebagai kendaraan politik tidak boleh hanya menuliskan visi-misi tentang keadilan sosial, tetapi justru memberi ruang bagi koruptor.

Baca Juga Pemuda Katolik Komda Bali Serukan Generasi Muda Tetap Tenang dan Tidak Terprovokasi Sabtu, 30 Agustus 2025
Pemuda Katolik Komda Bali Serukan Generasi Muda Tetap Tenang Dan Tidak Terprovokasi

“Bahkan mungkin perlu diberlakukan sanksi ganda. Bukan hanya pelaku korupsi yang dihukum, tetapi partainya juga harus disanksi agar lebih selektif memilih kader,” ujarnya, yang juga dikenal sebagai mantan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).