Redaksi 
“Fungsi pers bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan menjadi kontrol sosial dan berpihak pada kebenaran. Ia juga mengingatkan bahwa jurnalisme sering terjebak pada multiple quoting tanpa verifikasi kebenaran, sehingga publik kesulitan membedakan informasi yang sahih. Media tidak boleh didikte oleh klik dan rating,”tegas Budiman.
Adapun Pakar Pemilu dan Demokrasi Titi Angreani mengingatkan soal independensi penyelenggara pemilu. Menurutnya, Bawaslu, KPU, dan DKPP seharusnya berperan sebagai fourth branch of power, bukan proksi kekuasaan.
“Revisi UU Pemilu gagal, penataan dapil dan kuota perempuan tak berjalan, bahkan masa jabatan penyelenggara diperpanjang. Ini membuat publik kehilangan representasi politik yang sejati. Pemisahan pemilu nasional dan daerah menjadi krusial untuk memperbaiki sistem. Selain itu, sistem pemilu juga harus dievaluasi. Proporsional terbuka telah membuka celah besar bagi politik transaksional. Pilihan alternatif adalah sistem campuran yang lebih akuntabel. Ia menambahkan bahwa civil society, media, dan universitas harus terus terkonsolidasi menjaga demokrasi, ,” jelas Titi.
Seminar ini diharapkan menjadi refleksi kritis sekaligus tawaran solusi agar demokrasi Indonesia tidak terjebak dalam stagnasi.
“Demokrasi membutuhkan perbaikan kelembagaan, penguatan oposisi, serta komitmen media pada kebenaran agar tetap tahan terhadap godaan populisme, cengkeraman oligarki, dan ketidakpastian ekonomi politik global, ” tutupnya.
