Redaksi 
“Kita melihat adanya peningkatan peran unsur militer di pemerintahan saat ini. Secara objektif, hal ini memiliki sisi positif karena membawa disiplin, ketegasan, dan efektivitas kerja yang dibutuhkan negara. Namun, yang perlu kita pastikan bersama adalah adanya keseimbangan yang harmonis. Semangat reformasi yang memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan adalah kesepakatan bangsa yang sangat mahal harganya dan harus tetap kita jaga,” ungkap Adi Kurniawan lewat pernyataanya, Minggu (31/5/2026)
Adi menambahkan, demokrasi yang sehat membutuhkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang berjalan baik. Ketika satu institusi menjadi terlalu dominan tanpa keseimbangan, maka mekanisme kontrol publik berisiko melemah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu meramu kebijakan yang inklusif.
“BaraNusa menilai, Indonesia memerlukan sinergi yang kuat antara TNI yang profesional, Polri yang berwibawa, dan supremasi sipil yang kokoh. Ketiga elemen ini harus berjalan beriringan, saling menguatkan, bukan saling menggantikan atau mendominasi satu sama lain. Jangan sampai reformasi yang kita bangun perlahan terkikis hanya karena pertimbangan kekuasaan sesaat. Demokrasi tidak boleh mundur, dan fungsi negara harus tetap berjalan sesuai koridor konstitusi,” tegas Adi.
Bagi Adi, kekuatan besar bangsa Indonesia terletak pada harmoni antar elemen bangsa. Oleh karenanya, penguatan peran militer harus tetap sejalan dengan prinsip sipil yang demokratis, agar negara tetap berjalan pada rel yang benar, aman, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.
