Ketiga, lemahnya keteladanan. Menurutnya, penerapan sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab harus dimulai dari para pejabat, elite pemerintahan, dan tokoh masyarakat.
Sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila, Magna meluncurkan tiga program konkret. Program pertama bertajuk “Satu Desa Satu Pancasila”, yakni diskusi rutin di desa dan kelurahan untuk membedah berbagai persoalan lokal melalui pendekatan nilai-nilai Pancasila, sekaligus memperkuat sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Program kedua adalah “Koperasi Merah Putih” yang bertujuan mendorong penguatan ekonomi berbasis gotong royong agar nilai keadilan sosial dapat diwujudkan secara nyata di tengah masyarakat.

Sementara program ketiga, “Sumpah Digital Beradab”, merupakan gerakan literasi digital untuk menolak ujaran kebencian dan memperkuat nilai kemanusiaan serta persatuan di ruang digital.

“Kami tidak minta Pancasila dihafal. Kami minta Pancasila dihidupi, dijiwai, dan dirasakan. Dari warung, sawah, pabrik, sampai kantor pemerintah. Kalau negara hadir untuk rakyat kecil, Pancasila akan hidup dengan sendirinya,” tegas Firman.

Anggota MPR RI yang aktif melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI hingga ke berbagai desa tersebut juga menekankan pentingnya pembudayaan Pancasila sejak usia dini melalui pendidikan formal.

Ia mengusulkan agar pembacaan Pancasila dilakukan secara rutin di sekolah-sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, disertai menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Menurutnya, budaya serupa juga dapat diterapkan di lingkungan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga pemerintah pusat.

“Dengan cara itu, ideologi Pancasila akan lebih mudah dipahami, dijiwai, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Firman.