Redaksi 
“Dengan forum BPKAD, diharapkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik, serapan anggaran juga lebih meningkat dan bisa dilakukan percepatan,” sambung dia.
Dalam kesempatan itu, Fatoni menekankan pentingnya serapan atau realisasi anggaran. Menurutnya, realisasi anggaran memiliki peran vital, sebab dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan berbagai program kerja.
“Saya analogikan realisasi anggaran itu seperti komplikasi penyakit. Kalau realisasinya macet, semuanya berantakan, semuanya bermasalah. Contohnya program tidak jalan, ekonomi juga bisa stagnan dan tidak tumbuh dengan baik, termasuk penggunaan produk dalam negeri juga macet. Wong realisasinya macet gimana mau digunakan,” jelas Fatoni.
Fatoni berharap, keberadaan Forum Komunikasi Kepala BPKAD Seluruh Indonesia akan berdampak positif terhadap realisasi APBD, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten. Selain itu, upaya ini diharapkan dapat mendorong adanya percepatan realisasi anggaran. Caranya yakni dengan dilakukannya asistensi, pemantauan, dan evaluasi secara periodik.
Adapun Forum Komunikasi Kepala BPKAD Seluruh Indonesia resmi terbentuk pada 31 Mei 2022 dalam acara FGD dan Sarasehan BPKAD se-Indonesia yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara.
Susunan kepengurusannya yakni, Kepala BPKAD Pemprov DKI Jakarta Edi Sumantri sebagai Ketua Forum, Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara Ismail Sinaga sebagai Wakil Ketua I, Kepala BPKAD Provinsi NTT Zakarias Moruk sebagai Wakil Ketua II, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara Basiran sebagai Wakil Ketua III, dan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono sebagai Sekretaris Forum.
Selain itu, forum ini memiliki anggota yakni seluruh Kepala BPKAD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia. Adapun, susunan kepengurusan lainnya akan dilengkapi oleh pengurus yang telah terbentuk.
