Dalam kebijakan pembatasan lalu lintas serta karantina ketat terhadap ternak dalam upaya penghentian penyebaran PMK, Pemerintah diingatkan untuk terus mendampingi para peternak. Puan khawatir pengetatan lalu lintas ternak berdampak panjang pada rantai pasok daging. “Banyak peternak yang mengeluhkan ternaknya tak bisa dibongkar di beberapa wilayah yang merebak PMK. Ini harus jadi perhatian karena semakin lama hewan tertahan di kapal, akan berdampak pada kesehatan dan kualitasnya,” ucapnya.
Lebih lanjut mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tersebut meminta pemerintah mendengarkan aspirasi peternak yang meminta untuk tidak menjadikan merebaknya PMK sebagai alasan mengimpor sapi. Pemerintah diharapkan tetap memprioritaskan pasokan ternak dari dalam negeri dan melakukan sosialisasi pencegahan penyakit PMK.
DPR RI melalui fungsi pengawasannya akan terus memantau dan terlibat dalam penanganan PMK melalui Alat Kelengkapan Dewan terkait bersama Pemerintah segera mengambil langkah-langkah antisipasi yang dapat menindaklanjuti berbagai dampak akibat PMK, termasuk dalam pengantisipasian Iduladha. Kerja sama yang baik antar stakeholder diharapkan dapat segera mengakhiri penyebaran penyakit PMK ini. “Harus dibuat prosedur yang baik, khususnya dalam distribusi hewan ternak ketika Iduladha nanti,” tutupnya.

