Redaksi 
“Hal ini tentu berimbas kepada sendi-sendi perekonomian rakyat yang pada akhirnya berimbas kepada melemahnya pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia,” Jelasnya.
Selanjutnya Ia juga menegaskan tentang peran TNI dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
“Tidak lama lagi kita akan dihadapi dengan pesta demokrasi pemilu tahun 2024 yang tahapan pelaksanaanya dimulai pada tahun 2023, Potensi-potensi kerawanan dan pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah akan menjadi perhatian kita untuk mengambil Langkah-langkah antisipasi.TNI bersikap netral, TNI membantu pemerintah dan Polri kemudian secara internal TNI melakukan upaya memberikan keteladanan, selain itu TNI akan melakukan pemetaan daerah rawan konflik, perbantuan distribusi logistic pemilu,optimalisasi peran satkowil serta memaksimalkan perbantuan pengamanan pemilu,”Imbuhnya.
Sementara itu Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Helmy Santika dalam materinya menyampaikan beberapa hal tentang arahan Presiden RI tentang pengendalian inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrem, fokus menurunkan stunting, perhatian terhadap investasi , jaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024 dan lain sebagainya.
“Diperlukan peran Polri dalam pengendalian inflasi, jaga kondusifitas lingkungan investasi, jika ada kerawanan sedikit jangan sampai muncul ke permukaan, Pengawasan terhadap industri sektor jasa keuangan harus bekerja secara mikro jangan makronya saja, Hilirisasi jadi hal penting dalam transformasi ekonomi , tidak ada lagi ekspor illegal, pertambangan illegal,” Terangnya.
Selanjutnya soal Pemilu 2024 , menurutnya berbeda dengann pemilu-pemilu sebelumnya hal ini dikarenakan setiap wilayah melaksanakan pemilu sehingga untuk permintaan personil dari polda tetangga sulit di penuhi.
“Oleh karenanya kita harus mempersiapkan pengamanan secara mandiri, kita TNI Polri Gorontalo harus bersinergi mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024 di Provinsi Gorontalo agar aman, lancar dan kondusif, untuk Polri sendiri sudah menyiapkan strategi mulai dari Preemtif, Preventif dan Represif,” Jelasnya.
Selain itu Kapolda Helmi juga menegaskan tentang Netralitas anggota Polri dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
“Soal Netralitas Polri dalam Pemilu 2024, aturan sudah jelas dan tegas bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih,”tegasnya. (Jum)
