Permasalahan dan kendala yang disampaikannya, kata Teguh, merupakan problem bersama dan akan ditindaklanjuti dalam pembahasan baik di Ditjen Dukcapil maupun dengan instansi terkait untuk mencapai solusinya.
Terhadap permasalahan anggaran Dinas Dukcapil, Teguh menegaskan, pihaknya sedang mengupayakan kembali dukungan pendanaan APBN (melalui DAK). “Kendati demikian, daerah agar tetap mengupayakan pendanaan dengan optimal dari APBD. Kami akan berkoordinasi dengan Ditjen Bina Bangda dan Ditjen Bina Keuda untuk masuk dalam Pedoman RKPD dan Pedum APBD 2024,” ungkap Teguh.
Pada kesempatan tersebut, Teguh Setyabudi memberikan sejumlah arahan. “Seluruh Dinas Dukcapil di Jawa Barat perlu berupaya maksimal untuk mencapai target nasional tahun 2023. Yaitu: perekaman KTP-el 99.4%; Akta Kelahiran 98%; KIA 50%; Penerapan Buku Pokok Pemakaman 50%; PKS minimal 15 OPD; Akses Data minimal 15 OPD; Satu Inovasi per Semester; dan IKD 25%,” Teguh rinci menguraikan.
Lulusan terbaik Fisipol UGM ini pun berpesan, pegawai Disdukcapil mesti terus bersinergi dengan instansi terkait lainnya demi memudahkan instansi mengakses serta mengurus data kependudukan. Terkait dengan berbagai inovasi layanan di Dinas Dukcapil yang sudah berjalan agar terus dikembangkan untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan.
“Segenap pejabat dan pegawai Dukcapil agar menjaga marwah Dukcapil dengan menghadirkan pelayanan yang bebas calo dan pungli.”
Lebih lanjut, Teguh meminta jajaran Dukcapil, wabil khusus di Jabar, lebih masif lagi menyosialisasikan penerapan IKD bagi masyarakat. “Karena ini merupakan program nasional sehingga target 25% dari total perekaman pada tahun 2023 bisa tercapai,” ujarnya menekankan,
Di akhir kunjungan, Dirjen Teguh secara simbolis menyerahkan blangko KTP-el kepada Plt. Kadis Dukcapil Provinsi Jabar Indrastuti Chandra Dewi. Adapun jumlah blanko yang diserahkan sebanyak 14.000 keping untuk didistribusikan ke Disdukcapil kabupeten/kota yang sedang kekurangan blangko KTP-el. (Deni)
