Redaksi 
Teropongistana.com JAKARTA – Anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat Didik Mukrianto tak setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut ada upaya DPR menghalang-halangi penegakan hukum untuk mengungkap kasus transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Padahal, kata Didik, DPR justru sedang menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja yaitu pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
“Kami pasti menolak dengan tegas bahwa kehadiran kita di dalam pengawasan dengan mitra ini salah satunya adalah bukan dalam rangka untuk menghalang-halangi proses hukum,” kata Didik saat rapat antara Komisi III DPR dengan Mahfud MD, Rabu (29/3/2023) malam.
Baca juga : Mahfud MD Singgung Anggota DPR Makelar Kasus, Begini Isi Percakapannya
Lebih lanjut, Didik menegaskan, Komisi III justru sepaham dengan pemerintah yang sama-sama ingin menegakkan hukum. Bahkan, pihaknya mengapresiasi keberanian Mahfud yang sudah berbicara ke publik akan adanya laporan transaksi dengan nilai fantastis, Rp 349 triliun tersebut.
