Redaksi 
Teropongistana.com JAKARTA – Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar mendorong penyidik Bareskrim Polri kembali mengusut kasus penipuan dengan tersangka Komisaris Utama PT Kalpataru atau PT Mahakam Sawit Plantation Group/MSPG Burhanuddin dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Sebabnya, Burhanuddin diduga telah menyamarkan hasil kejahatan mengagunkan sertifikat hasil kejahatan diagunkan ke bank seolah-olah mencari pinjaman.
“Ini adalah TPPU, TPPU itu menyamarkan hasil kejahatan, artinya jika seseorang melakukan kejahatan (korupsi misalnya) hasil uangnya dibelikan tanah atas nama orang lain. Dalam kasus ini, sertifikat hasil kejahatan diagunkan ke bank seolah-olah cari pinjaman bisa dikatakan sebagai TPPU,” kata Fickar saat menanggapi kasus tersebut, Senin (17/4/2023), di Jakarta.
Baca juga : Kalapas Cirebon Ikuti Simposium Nasional Menuju Paradigma Baru Pemidanaan Indonesia
Menurutnya, dengan menerapkan pasal TPPU, penyidik akan melakukan sita dan blokir sertifikat tanah. Selanjutnya sertifikat tanah yang telah disita tersebut kembali pada pemiliknya yang sah.
Apalagi diduga sertifikat tanah Burhanuddin digadaikan lagi ke BDFK afiliasi bank QNB Qatar. Maka sejatinya penjualan cessie dari bank QNB Indonesia kepada BDFK adalah ilegal karena masih ada masalah pidana atau pun perdata.
