Redaksi 
Dikatakan Fery, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sultra selaku KPA melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas tersebut. Setelah diverifikasi, KPA menyetujui rincian RAB tersebut dalam bentuk paraf pada dokumen kegiatan-kegiatan yang diajukan sehingga Korsek dan Bendahara dapat mencairkan.
“Jadi, terkait kerugian keuangan negara sudah terdeteksi senilai Rp2,1 miliar yang ditemukan belum dipertanggungjawabkan. Kita juga akan melakukan pengajuan audit ke BPK,” tutur Fery. (Jum)
