“Seharusnya Kejagung mengingat Indonesia telah mengatur secara spesifik terkait Perbuatan Melawan Hukum Penguasa dapat diuji ke PTUN. Karena mengabaikan beberapa beleid maka Kejagung ini berpotensi digugat oleh para Advokat ke PTUN (Perma 2/2019),” tambah Biren.

Biren meminta Kejagung hati-hati dalam melakukan penegakan hukum dan selalu menghormati kedudukan dan fungsi Advokat.

Baca Juga Cegah Kemacetan, AMPI Kabupaten Tangerang Minta Pemerintah Perlebar Jembatan Adi Serang-Belaraja Sabtu, 15 Juli 2023
Cegah Kemacetan, Ampi Kabupaten Tangerang Minta Pemerintah Perlebar Jembatan Adi Serang-Belaraja

“Kami menanti Kejagung mengakui salah dalam penegakan hukum (dalam penggeledahan kantor Rekan Maqdir) dan seyogyanya menindak aparatur Kejagung yang melakukan penggeledahan tersebut yang berpotensi Kejagung di gugat PMH Penguasa oleh Para Advokat” tutup Biren. (Nasir)