Redaksi 
Dia mengimbau semua pihak agar ikut menjaga kondusivitas kamtibmas di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pemilu 2024, salah satunya dengan menghindari diksi-diksi negatif yang dapat memancing kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat.
“Demokrasi menyediakan ruang yang luas untuk berserikat serta menyampaikan pendapat. Namun, ada rambu-rambu yang harus dihormati guna menjaga ketertiban bersama, mulai dari peraturan perundang-undangan, budaya, norma hingga kearifan lokal,” ucapnya.
Kidung Tirto menilai institusi penegak hukum kini semakin profesiuonal dalam menegakkan keadilan. Langkah-langkah koreksi dan perbaikan berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum, khususnya Polri dan Kejaksaan RI.
“Berdasarkan survei, kedua institusi ini semakin dipercaya publik karena responsif terhadap aspirasi masyarakat. Ini sejalan dengan visi misi Presiden,” ujarnya.
Meskipun demikian, tuturnya, institusi penegak hukum harus terus bertransformasi sejalan dengan perkembangan tuntutan masyarakat yang sangat dinamis. Namun institusi atau lembaga tidak boleh bergantung pada sosok seorang pimpinan saja agar transformasi organisasi bisa berkelanjutan, tetapi harus secara struktural dan melibatkan pemangku kepentingan.
Oleh karena itu, dia mendukung apapun langkah Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif untuk meningkatkan kinerja kabinetnya, termasuk melakukan reshuffle kabinet di bidang penegakan hukum jika dipandang perlu.
“Ini penting ssbab secara langsung ataupun tidak langsung, kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum juga mempengaruhi tingkat kepercayaan kepada pemerintah khususnya Presiden,” kata Kidung Tirto.
