Redaksi 
Teropongistana.com Jakarta – Tanggal 20 Oktober 2024 menjadi tonggak sejarah penting bagi upaya pemberantasan korupsi yang sudah sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Hal ini mengingat pidato presiden terpilih Prabowo Subianto yang berapi-api saat penutupan Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (31/8/24).
Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa secara tegas menyatakan akan menyisihkan anggaran khusus untuk membasmi korupsi.
Prabowo menganggap, korupsi adalah hambatan terbesar suatu bangsa untuk bangkit dan berkembang lebih maju. Menurut Prabowo, syarat utama bisa terwujudnya Indonesia Maju adalah dengan menghilangkan perilaku koruptif. Bahkan dengan lantang Jenderal TNI ini menyatakan, “kalaupun koruptor itu lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika”.
DPP NCW memperhatikan ada hal yang menarik terkait janji-janji pemberantasan korupsi di Indonesia pada pemerintahan Prabowo-Gibran, dimulai dari pidato presiden terpilih Prabowo Subianto pada Rapimnas Gerindra (31/8) dan pidato Presiden Prabowo Subianto pasca diambil sumpah di Gedung Nusantara di MPR-RI, Jakarta, (20/10). Prabowo juga menyinggung masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di Indonesia yang dapat membahayakan masa depan kita, anak-anak kita dan cucu-cucu kita.
“Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, para pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal dan pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut menghadapi realita ini,” ujar Prabowo secara tegas (20/10).
“Kami berharap ada tindakan tegas dan nyata untuk para koruptor ini, bila perlu dihakimi massa seperti jambret dan maling makanan, dimana kejahatan mereka karena mereka lapar, bukan untuk menumpuk kekayaan. Dinamika politik dan sosial perlu diperhatikan Presiden Prabowo, jangan percaya laporan sepihak dari para pembantu beliau (menteri-red) saja, karena fakta di lapangan kadang-kadang tidak sesuai laporan ke Presiden,” ujar hanif.
