Jika reformasi Polri dibalik arah, masih menurut Habib Aboe, bukan hanya netralitas Polri yang terancam, tetapi juga stabilitas hukum dan demokrasi di negara ini. Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk menjaga pencapaian reformasi Polri.

“Langkah ke depan harus fokus pada penguatan Polri sebagai institusi penegak hukum yang mandiri dan terpercaya, bukannya menempatkan Polri dibawah Kemendagri atau TNI karena gagasan tersebut justru berisiko membawa Polri ke arah yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Ini bukan solusi yang visioner. Kita perlu melihat ke depan, bukan kembali ke masa lalu,” pungkas Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS itu.

Baca Juga Hasil Real Count Internal, Andra Soni-Dimyati Menang di 6 Kabupaten/kota, Raup 55.91 Persen Suara Kamis, 28 November 2024
Ketua Tim 08 Relawan Prabowo Provinsi Banten Moh Jumri

Sebelumnya, wacana serupa sempat dilontarkan oleh anggota Komisi III DPR RI dari F-PDIP Perjuangan, Deddy Sitorus. Dia mengusulkan penempatan Polri di bawah TNI atau Kemendagri sebagai solusi atas isu netralitas. ***