Sementara itu, Dedy Irsan dalam sambutannya menegaskan bahwa fokus utama penilaian ini adalah terciptanya pelayanan publik berkualitas, adil dan tanpa diskriminasi yang dapat dirasakan manfaatnya bagi Masyarakat/ pengguna layanan secara optimal.
“Mendapatkan nilai maupun predikat tertinggi penting, tetapi pelayanan publik yang prima adalah tujuan utama dari penilaian ini,” jelasnya.
Penilaian dilakukan pada lingkup pemerintah daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dari tingkat provinsi sampai tingkat kota/ kabupaten administrasi.
Sementara, untuk instansi vertikal, penilaian dilakukan pada lingkup Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan pada lingkup Kantor Pertanahan di wilayah Kanwil ATR BPN Provinsi DKI Jakarta.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memperoleh nilai 97.98 dengan kualitas tertingi zona hijau kategori A, berhasil meraih peringkat 8 nasional dan terbaik di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Untuk Polri, Polres Metro Tangerang Kota memperoleh nilai 96.17 kualitas tertinggi zona hijau kategori A, berhasil meraih peringkat 1 di wilayah hukum Polda Metro Jaya. peringkat kedua diraih Polres Metro Tangsel dengan nilai 92,66 zona hijau kualitas tertinggi Kategori A, peringkat ketiga Polres Metro Jakarta Utara dengan nilai 90,01 zona Hijau Kualitas Tertinggi Kategori A, peringkat keempat Polres Bandara Internasional Soetta dengan nilai 89,89 zona Hijau Kualitas Tertinggi Kategori A, dan Peringkat kelima Polres Metro Jakarta Pusat dengan nilai 89,57 zona Hijau Kualitas Tertinggi Kategori A, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat memperoleh nilai 96.29 kualitas tertinggi zona hijau kategori A berhasil meraih peringkat 1 tingkat Kanwil ATR/ BPN Provinsi DKI Jakarta. Peringkat kedua diraih Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan nilai 93,31 zona Hijau Kualitas Tertinggi Kategori A dan Peringkat Ketiga diraih Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara dengan nilai 91,55 zona Hijau Kategori A Kualitas Tertinggi.
Ombudsman Republik Indonesia berharap seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan hanya pada instansi yang menjadi locus penilaian ini. Ombudsman Republik Indonesia yakin meningkatnya kualitas pelayanan publik akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup Masyarakat di Indonesia karena semua layanan akan menjadi mudah di akses oleh seluruh Masyarakat.
Kemeriahan acara selebrasi ini, ditutup dengan apresiasi dari Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Kanwil ATR/ BPN Provinsi DKI Jakarta selaku penerima penghargaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024. Acara Penganugerahan Kepatuhan diselingi dengan hiburan Band Jakarta 1 dari Kanwil BPN DKI Jakarta.

