Artinya, semua spesifikasi dan jenis barang yang dibelanjakan sudah ditentukan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) UKPBJ Kejagung. “Kejari Jakarta Pusat hanya sebagai user (pengguna) saja, jadi soal anggaran dan spesifikasi sebaiknya ditanyakan ek Kejagung saja,” terang Safri.

Alasan kedua, peremajaan kantor Kejari Jakarta Pusat karena di tahun 2025 ini Kejari Jakarta Pusat mencanangkan peningkatan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Baca JugaHarian Terbit Rayakan HUT ke 53 Pemred Zamzam Siregar : Tanpa Kalian Mungkin Tak Sampai DisiniMinggu, 16 Februari 2025
Harian Terbit Rayakan HUT ke 53 Pemred Zamzam Siregar: Tanpa Kalian Mungkin Tak Sampai Disini

Ketiga, di tahun 2025 ini Kejari Jakarta Pusat merupakan pilot project nasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Drive Thru.

“Mungkin beberapa hal ini yang menjadi pertimbangan Kejagung untuk meremajakan kantor Kejari Jakarta Pusat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik,” tutup Safri.

Baca JugaPresiden Prabowo Tegaskan Komitmen Transformasi IndonesiaMinggu, 16 Februari 2025
Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Transformasi Indonesia