Redaksi 
Oleh karena itu, tambah Ayep, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan stabilisasi sektor keuangan daerah meskipun ada kebijakan efisiensi. Apalagi Kota Sukabumi seperti diketahui, masih termasuk dalam kategori fiskal rendah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya masih sangat kecil dibandingkan dengan transfer daerah.
“Kami akan memastikan bahwa kebijakan efisiensi Pak Presiden ini tidak berdampak negatif dalam jangka panjang. Pada 2025 mungkin ada penyesuaian, tapi pada 2026 nanti kami punya strategi agar keuangan daerah semakin kuat, besar, dan sehat,” jelasnya.
Salah satu strategi utama adalah membenahi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
“Kami akan memastikan aset-aset daerah bisa dikelola dengan baik, sehat, dan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Sukabumi karena kunci keberhasilan sebuah kota terletak pada kekuatan ekonomi dan pengelolaan asetnya,” pungkas Ayep Zaki.
