Teropongistana.com Jakarta – Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) merekomendasikan sanksi bagi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Hal tersebut karena ditemukannya beberapa pelanggaran disertasi program Doktor atau S3 sang Menteri.

Baca JugaSukseskan Visi Indonesia Emas, Aktivis Milenial Deklarasi Dukung Keberhasilan Prabowo-GibranKamis, 27 Februari 2025

Diketahui bahwa Bahlil Lahadalia menjalani program Doktor di kampus Universitas Indonesia (UI).

Akan tetapi, disertasi Bahlil dinilai bermasalah lantaran ditemukannya beberapa pelanggaran oleh DGB UI.

Baca JugaMenag Nasaruddin Ingatkan Kepala Daerah Rawat Kerukunan Umat BeragamaKamis, 27 Februari 2025
Menag Nasaruddin Ingatkan Kepala Daerah Rawat Kerukunan Umat Beragama Teropongistana.com Magelang – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan para kepala daerah agar mampu merawat kerukunan umat beragama. Menurutnya, kerukunan umat beragama merupakan kontributor penting dalam menjaga perdamaian di Indonesia. Terlebih Indonesia merupakan negara yang paling plural, sehingga persatuan perlu terus dijaga. “Jadi kalau umat beragama ini rukun Bapak-Ibu sekalian, tidak ada kekuatan mana pun yang bisa mengacak-acak Indonesia, Di sinilah pentingnya Kementerian Agama,” jelasnya saat menjadi pembicara pada Retret Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025). Lebih lanjut, dirinya mengingatkan para kepala daerah agar dapat mendukung keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Isu-isu keagamaan yang berkembang perlu menjadi perhatian bagi para kepala daerah. Dia menegaskan pentingnya menjaga perdamaian. Sebab tanpa perdamaian, angka pertumbuhan ekonomi menjadi tidak ada artinya. Namun apabila perdamaian dapat dijaga, pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. “Makanya itu Bapak pimpinan daerah itu sangat-sangat penting memberikan perhatian khusus terhadap fenomena konflik yang berbasis keagamaan ini,” jelasnya. Selain itu, Nasaruddin mengingatkan, penanganan konflik keagamaan membutuhkan langkah yang cepat. Penanganan yang lambat akan membuat konflik itu semakin besar secara cepat. “Makanya itu saya mohon betul 100 hari pertama (masa jabatan kepala daerah) ini, mari kita betul-betul membuat satu tradisi baru dalam lingkungan kita [bagaimana merespons berbagai persoalan],” terangnya. Selain itu, dirinya menekankan pentingnya belajar dari para pendiri bangsa dalam menjaga kerukunan umat beragama. “Luar biasa founding fathers kita, maka itu kita harus belajar kearifan dari mereka,” tandasnya.

Menurut keterangan risalah rapat tanggal 10 Januari 2025 yang tersebar di media sosial, disertasi Bahlil Lahadalia di SKSG UI terancam dibatalkan, 2/3.

Selanjutnya,DGB UI merekomendasikan sanksi bagi Bahlil yakni diminta untuk wajib menulis ulang disertasu dengan topik baru sesuai standar akademik UI.

Baca JugaStabilitas Politik dan Keamanan Jadi Prasyarat Mutlak Majunya Sebuah BangsaKamis, 27 Februari 2025
Stabilitas Politik dan Keamanan Jadi Prasyarat Mutlak Majunya Sebuah Bangsa Teropongistana.com Magelang – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan berpesan kepada kepala daerah agar betul-betul menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerahnya masing-masing. Menurutnya, hal itu menjadi prasyarat mutlak bagi kemajuan bangsa, utamanya di daerah. “Tanpa stabilitas politik dan keamanan, pembangunan ini akan terhambat dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan nasional ini tidak akan dapat berjalan dengan baik dan maksimal,” ujar Menko Polkam Budi Gunawan saat menyampaikan materi pada Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025). Di samping itu, kata dia, stabilitas politik dan keamanan juga akan mempermudah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dirinya secara khusus mendorong kepala daerah untuk bekerja sama dan menjalin sinergi dengan berbagai pihak, khusunya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk bersinergi dengan jajaran TNI/Polri untuk dapat mengimplementasikan programnya dengan baik. Adapun dalam mengantisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat, Menko Polkam Budi Gunawan mendorong daerah untuk melakukan deteksi dini. Ia mengungkapkan, saat ini implementasi program prioritas Presiden Prabowo tengah berada di jalan yang tepat. Hal ini khususnya kebijakan efisiensi anggaran yang memacu semua pihak untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan secara mandiri. “Insyaallah jika kita bisa menjalankan semua ini, atau mengeksekusi semua program prioritas ini dengan baik tentunya kita akan mampu berlari menuju Indonesia yang maju dan sejahtera,” imbuhnya. Di sisi lain, Menko Budi menambahkan, kepala daerah perlu mendukung kemudahan investasi di daerah masing-masing. Berbagai perizinan di sektor usaha didorong agar lebih mudah, cepat, dan transparan. Hal ini juga akan menjadi kepastian hukum yang mendorong para investor berinvestasi. Ia juga berpesan, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dapat dimanfaatkan kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. Dalam konteks tersebut, kepala daerah diminta untuk dapat memastikan segala implementasi program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, koordinasi yang baik perlu dibangun antara daerah dengan pusat agar kebijakan itu dapat terlaksana secara maksimal. “Kepala daerah harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, menjalankan kebijakan pusat dengan sepenuhnya secara bertanggung jawab dan memastikan program-program prioritas tersebut harus berjalan di daerahnya, serta bekerja sama di dalam mengatasi berbagai hambatan-hambatan yang terjadi,” tandasnya.