Rugikan Karyawan, PT Nusa Halmahera Mineral Dilaporkan Ke DPR RI

5. Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tak Terlaksana: Sejak tahun 2021 hingga 2025, program yang dijanjikan untuk mendukung masyarakat sekitar tidak pernah terealisasi.

Mesak Habari menegaskan bahwa pihaknya mendesak DPR RI untuk segera memanggil PT NHM dan meminta keterangan dari pihak perusahaan serta para pemangku kepentingan lainnya guna mencari solusi konkret.

Jakarta - Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak) 08 Revitriyoso Husodo Yang Juga Eks Pekerja Di Lapangan Minyak Lepas Pantai Pertamina Jatibarang Sangat Mendukung Kejaksaan Agung Ri Untuk Menangkap Semua Oknum Yang Terlibat Menerima Aliran Dana Korupsi Pt. Pertamina. Kasus Dari Tahun 2018 Hingga 2023 Yang Diperkirakan Mencapai Rp. 1.000 Triliun. &Amp;Quot;Jaksa Agung Jangan Takut Memeriksa Dan Menangkap Jaringan Mafia Migas Yang Menerima Aliran Korupsi Pertamina Itu Dari Dulu. Rakyat Pasti Mendukung Jika Oknum-Oknum Yang Terlibat Itu Semua Ditangkap,&Amp;Quot; Ungkap Revitriyoso Husodo Kepada Wartawan Jakarta, Sabtu 8 Maret 2025. Revi Mengatakan Selama Ini Kasus Korupsi Seperti Pt. Pertamina Ini Belum Pernah Terungkap Dengan Begitu Dahsyat Dan Melibatkan Banyak Oknum. Itu Artinya Kasus Pertamina Yang Dibongkar Kejaksaan Agung Mendapat Dukungan Penuh Oleh Berbagai Pihak Termasuk Dari Kalangan Aktivis Mahasiswa, Aktivis Lingkungan Hidup. Selain Korupsi Pt. Pertamina, Revitriyoso Husodo, Kejaksaan Agung Juga Telah Banyak Menangani Kasus Korupsi Besar Lainnya Yang Melibatkan Banyak Oknum Yang Bermain Selama Ini Di Balik Kekuasaan 10 Tahun Terakhir. &Amp;Quot;Seperti Kasus Korupsi Jiwasraya, Impor Gula, Dan Lainnya. Banyak Melibatkan Oknum-Oknum Di Balik Kekuasaan Selama 10 Tahun Terakhir Ini Dibongkar Kejaksaan Agung,&Amp;Quot; Ungkap Revitriyoso Husodo. Rakyat Bosan Menyaksikan Kejahatan Korupsi Selama 10 Tahun Terakhir Ini Sangat Berharap Kejaksaan Agung Benar-Benar Berani Menangkap Oknum-Oknum Yang Terlibat Korupsi Pertamina. Ia Pun Berharap Kejaksaan Agung Berani Mengungkap Korupsi Yang Ada Terjadi Di Bumn Lainnya. Jangan Hanya Berhenti Pada Kasus Korupsi Pertamina Yang Telah Menipu Rakyat Dan Merugikan Negara. &Amp;Quot;Jaksa Agung St. Burhanuddin Sudah Sangat Siap Dengan Situasi Yang Akan Berkembang. Rakyat Pasti Mendukung Untuk Negeri Ini Bersih Dari Oknum Oknum Koruptif,&Amp;Quot; Tandasnya. Terbongkarnya Kasus Bbm Oplosan Ini Dan Kasus Korupsi Besar Lainnya Di Awal Pemerintahan Prabowo Adalah Suatu Bukti Bahwa Prabowo Menepati Janji Kampanyenya Dalam Asta Cita Yakni “Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. Aparat Penegak Hukum Mulai Dari Polri, Kejaksaan, Hakim, Kpk Sudah Saatnya Satu Suara Bersama Dengan Presiden Prabowo Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. Tidak Ada Lagi Ego Sektoral Dan Komit Tidak Lagi Membela Oknum Korpsnya Yang Korupsi Dan Melakukan Kejahatan Lainnya. Rakyat Sangat Rindu Kepada Aparat Penegak Hukum Yang Bekerja Berdasarkan Keadilan Bukan Berdasarkan Pesanan.

“Kami berharap DPR RI segera memanggil pihak NHM agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan cepat, dan hak-hak karyawan serta program pemberdayaan masyarakat bisa segera direalisasikan,” ujar Mesak.

Sementara itu, pihak BAM DPR RI merespons dengan menyatakan bahwa laporan ini akan segera dibawa ke rapat pimpinan untuk diagendakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan komisi terkait. Langkah ini diambil agar permasalahan yang telah berlarut-larut tersebut dapat segera mendapatkan titik temu penyelesaian.

Baca JugaRiko Lesiangi: Pemuda Benteng Moral dan ldealisme TerahirSabtu, 8 Maret 2025

Jakarta - Bahwa Tantangan Pemuda Sekarang Ini Terhadap, &Amp;Quot;Idealisme&Amp;Quot;, Dengan Harus Mengetahui Perjalanan Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia Dan Memahami Manifesto Politik Rujukannya, &Amp;Quot;Sumpah Pemuda&Amp;Quot; . Pemuda Itu Terakhir Benteng Moral Dan Idealisme. Gerakan Politik Kaum Pemuda Itu Base On Moral, Bukan Base On Political Position, 8/3/25. Dikatakan Riko Lesiangi Tokoh Muda, Ketika Benteng Moral Terkikis Habis Maka Sempurnalah Pragmatisme Kehidupan Tanpa Kontrol Pengawasan Lagi. Idealisme Itu Harus Tetap Dipertahankan Untuk Mengkoreksi Kebijakan Pemerintah Yang Dianggap Keliru Tidak Pro-Kesejahteraan Rakyat Dan Idelisme Itu Guna Memperbaiki Republik Ini Ke Arah Lebih Baik. Sangat Disayangkan, Bila Pemuda Tidak Memiliki Jiwa Idealisme Itu Bergerak Hanya Mengikuti Sistem Dan Alur Tanpa Memiliki Pondasi Kuat Untuk Menggengam Keadilan, Kebenaran Dan Kebebasan.

Kasus ini tidak hanya menyangkut persoalan hak-hak pekerja yang terabaikan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. PT NHM hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi atas laporan yang dilayangkan oleh SMIT.

Masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dan para karyawan PT NHM berharap agar persoalan ini dapat segera diatasi. Mereka berharap hak-hak pekerja bisa dipenuhi dan program pemberdayaan masyarakat yang telah dijanjikan dapat segera diwujudkan demi meningkatkan kesejahteraan warga sekitar tambang.