“Yang saya khawatir, karena pemerintah ini selalu menerapkan sistem bilamana ada kegagalan bayar Gapoktan dan kemudian Koperasi, pemerintah selalu mengambil jalan pintas ‘diputihkan’. Ini tidak pernah terjadi di bagian dunia manapun, ini persoalan serius,” tegas anggota Baleg DPR ini.

Firman yang juga legislator dapil Jateng III ini menyebut, kebijakan ini bertentangan dengan visi Presiden. Ia mengkritik Menteri Pertanian yang dinilai tidak memahami arahan Presiden Prabowo terkait distribusi pupuk bersubsidi.

Baca JugaJerry Sambuaga Dicopot dari Ketua Umum DPP AMPI Sabtu, 8 Maret 2025
Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) melakukan revitalisasi kepengurusan dalam Rapat Pleno ke-V yang digelar 8 maret 2025 di aula graha DPP Partai Golkar. Salah satu keputusan penting dalam pleno tersebut adalah penonaktifan Jerry Sambuaga dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP AMPI karena dinilai melakukan pelanggaran berat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta melanggar etika dan moral organisasi. Selain itu, pleno juga menerima surat pengunduran diri Plt. Sekretaris Jenderal Rizky Maulana dan mengangkat Hendra Paletteri sebagai Sekretaris Jenderal DPP AMPI secara definitif. Sementara itu, Rouli T. Octara Rajagukguk ditunjuk sebagai Bendahara Umum DPP AMPI yang baru. Sebagai bagian revitalisasi kepengurusan, DPP AMPI juga memasukan berbagai tokoh nasional sebagai Wakil ketua Umum yaitu Arief Rosyid Hasan, mantan ketua Umum PB HMI dan juga komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran, Ali Ghiffar ketua Umum Fokusmaker, Gamal Bahri ketua umum Hima Kosgoro 1957 dan Ade Ghadafi Ketua Umum Angkatan Muda Satkar Ulama Indonesia. Dalam keputusan tersebut, DPP AMPI juga menugaskan para pengurus yang baru diangkat untuk segera menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) selambat-lambatnya dalam tiga bulan ke depan. Munas ini bertujuan untuk menata kembali kepemimpinan organisasi serta menyusun program kerja yang lebih progresif.

Di sisi lain, Menteri Pertanian (Mentan) Amran sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat distribusi pupuk subsidi dengan memangkas birokrasi yang panjang. Ia mengklaim bahwa langkah strategis telah diambil, termasuk peningkatan kuota pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton pada 2025 dan kemudahan penebusan pupuk bagi petani yang terdaftar dalam e-RDKK menggunakan KTP.

Namun, kritik dari DPR menunjukkan bahwa kebijakan ini masih menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan distributor, terutama terkait efektivitas dan implementasi di lapangan.

Baca JugaKetum Gerak 08 Desak Jaksa Agung Tangkap Semua Mafia Migas di Mega Korupsi PertaminaSabtu, 8 Maret 2025
Jakarta - Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Revitriyoso Husodo yang juga eks pekerja di lapangan minyak lepas pantai pertamina Jatibarang sangat mendukung Kejaksaan Agung RI untuk menangkap semua oknum yang terlibat menerima aliran dana korupsi PT. Pertamina. Kasus dari tahun 2018 hingga 2023 yang diperkirakan mencapai Rp. 1.000 triliun. "Jaksa Agung jangan takut memeriksa dan menangkap jaringan mafia migas yang menerima aliran korupsi Pertamina itu dari dulu. Rakyat pasti mendukung jika oknum-oknum yang terlibat itu semua ditangkap," ungkap Revitriyoso Husodo kepada wartawan Jakarta, Sabtu 8 Maret 2025. Revi mengatakan selama ini kasus korupsi seperti PT. Pertamina ini belum pernah terungkap dengan begitu dahsyat dan melibatkan banyak oknum. Itu artinya kasus Pertamina yang dibongkar Kejaksaan Agung mendapat dukungan penuh oleh berbagai pihak termasuk dari kalangan aktivis mahasiswa, aktivis lingkungan hidup. Selain korupsi PT. Pertamina, Revitriyoso Husodo, Kejaksaan Agung juga telah banyak menangani kasus korupsi besar lainnya yang melibatkan banyak oknum yang bermain selama ini di balik kekuasaan 10 tahun terakhir. "Seperti kasus korupsi Jiwasraya, impor gula, dan lainnya. Banyak melibatkan oknum-oknum di balik kekuasaan selama 10 tahun terakhir ini dibongkar Kejaksaan Agung," ungkap Revitriyoso Husodo. Rakyat bosan menyaksikan kejahatan korupsi selama 10 tahun terakhir ini sangat berharap Kejaksaan Agung benar-benar berani menangkap oknum-oknum yang terlibat korupsi Pertamina. Ia pun berharap Kejaksaan Agung berani mengungkap korupsi yang ada terjadi di BUMN lainnya. Jangan hanya berhenti pada kasus korupsi Pertamina yang telah menipu rakyat dan merugikan negara. "Jaksa Agung St. Burhanuddin sudah sangat siap dengan situasi yang akan berkembang. Rakyat pasti mendukung untuk negeri ini bersih dari oknum oknum koruptif," tandasnya. Terbongkarnya kasus BBM oplosan ini dan kasus korupsi besar lainnya di awal pemerintahan Prabowo adalah suatu bukti bahwa Prabowo menepati janji kampanyenya dalam Asta Cita yakni “memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Aparat penegak hukum mulai dari Polri, Kejaksaan, Hakim, KPK sudah saatnya satu suara bersama dengan Presiden Prabowo dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tidak ada lagi ego sektoral dan komit tidak lagi membela oknum korpsnya yang korupsi dan melakukan kejahatan lainnya. Rakyat sangat rindu kepada aparat penegak hukum yang bekerja berdasarkan keadilan bukan berdasarkan pesanan.