Sebelumnya diberitakan dibeberapa media terkait hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan 80,5 persen masyarakat setuju jika Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Survei ini digelar pada 1-7 Maret 2025 di 25 provinsi dengan 1.200 responden.

Baca JugaGerak 08, Kasus Korupsi Minyak Pertamina Harus Diusut Tuntas dan TransparanMinggu, 9 Maret 2025
Bekasi- Gerak 08 Jawa Barat Davit Nugroho menyampaikan, keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Davit begitu ia disapa berharap, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 dapat diusut tuntas dan transparan. “Kami prihatin terhadap kasus korupsi yang saat ini terjadi di Pertamina, harus diusut sampai tuntas dan transparan dengan hukuman yang tegas dan membuat efek jera,” jelas David kepada awak media di Jakarta, Jumat,(8/3/2025) Lebih lanjut, Davit menekankan, adanya pembenahan sistem dan pengawasan control di internal perusahaan pelat merah usai mencuatnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. “Menurut Kejaksaan Agung (Kejagung) praktek korupsi ini telah terjadi sejak 2018 artinya pengawasan di dalam sangat lemah, mudah kecolongan. Ini menjadi acuan bersama untuk segera membenahi sistem dan pengawasan control di dalam,” tutur Davit. Tak hanya itu, Davit juga mendorong, semua perusahaan pelat merah untuk melakukan bersih-bersih dari praktek korupsi. Hal ini, tegas Davit, sesuai instruksi dan komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi harus menjadi pilar utama. “Harus dilakukan dengan integritas yang tinggi dan juga konsistensi. pentingnya pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya lantaran tindakan koruptif telah menyebabkan ketidak majuan bangsa Indonesia,” beber dia. Davit juga menegaskan, bahwa tindakan dan prilaku koruptif telah menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia selama ini. “Tindakan dan prilaku koruptif telah menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia selama ini,” pungkasnya.

“Secara spesifik kita juga punya pertanyaan soal siapa sih calon wantimpress atau ketua dewan pertimbangan agung. Yang paling cocok, yang paling ideal ternyata 80% lebih itu mengatakan Pak Jokowi, di antara sekian lama, ada SBY, ada nama-nama lain juga Pak Wiranto ternyata rentangnya terlalu jauh Pak Jokowi sendiri di 80-an,” kata Direktur LPI, Boni hargens.