Selain itu, kata Tati, fitur dalam website desa tidak berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk layanan administrasi yang seharusnya mempermudah masyarakat. Anehnya, setelah kasus ini ramai diberitakan media, pihak PT WSM mulai melakukan perbaikan, yang semakin menguatkan indikasi adanya penyimpangan.

FORMASAT menduga bahwa proyek ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengandung unsur gratifikasi. Beberapa indikasi yang ditemukan antara lain adanya arahan bagi desa untuk menggunakan jasa PT WSM, serta skema pembayaran dua tahap yang memaksa desa melunasi biaya sebelum dapat mengakses layanan website.

Baca JugaStudy Tour Bisa dihapuskan, Tapi pencopotan Kepala SMAN 6 Kota Depok Perlu DipertimbangkanJumat, 14 Maret 2025
Teropongistana.com Jakarta - Tri Satria Mantan aktifis mahasiswa tahun 98 menyoroti pencopotan Kepala Sma 6 Kota Depok menurutnya, Akibat tidak mengindahkan himbauan Kang Dedi Mulyadi yang saat itu baru saja terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat. agar kegiatan Study Tour dibatalkan, Kepala SMAN 6 Kota Depok dicopot dari jabatan. "Himbauan untuk membatalkan kegiatan Study tour tersebut disampaikan setelah adanya pengaduan dari orang tua wali murid yang keberatan dengan kegiatan yang berbayar sekitar 3 jutaan. Akibat dari mengabaikan himbauan tersebut, Kepala SMAN 6 Kota Depok dicopot dari jabatannya. Masih dikatakan vetris, Pencopotan itu dilakukan setelah Kang Dedi Mulyadi resmi dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2024 - 2029. Kepala sekolah pun berdalih, Study tour tidak mungkin dibatalkan karena dekatnya waktu himbauan dengan waktu keberangkatan. Selain itu, Study tour tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari orang tua wali murd melalui pengurus komite sekolah. Terkait pembiayaan Study tour juga menggunakan sistem subsidi silang, dimana mereka yang tidak mampu akan ditalangi oleh yang mampu dengan begitu kendala ekonomi bisa disiasati. Bahkan kegiatan tersebut bukanlah untuk piknik semata melainkan untuk memenuhi minat siswa didalam memilih penjurusan kuliah, itulah sebabnya study tour diarahkan bukan hanya ke tempat wisata, melainkan juga ke beberapa perguruan tinggi di Surabaya. Study tour yang selama ini diduga hanya dijadikan sebagai ladang bisnis bagi panitia baik itu kepala sekolah ataupun guru, ramai dipersoalkan di tengah masyarakat. Padahal kegiatan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun sepertinya sudah menjadi tradisi yang wajib dilaksanakan setelah siswa mengakhiri masa kelulusan Bukan hanya soal pembiayaan yang memberatkan dimana orang tua harus merogoh kantong lebih dalam untuk membiayai study tour, tapi juga harus mempersiapkan biaya untuk jenjang pendidikan selanjutjya. Dikatakan vetris, Selain itu kegiatan tersebut juga terkadang malah menimbulkan korban jiwa akibat dari buruknya sistem transportasi. Hal ini tidak terlepas dari proses negosiasi harga bersama para penyedia jasa wisata agar memberi kisaran harga yang minim. Pada akhirnya bus untuk mengangkut pesertapun tidak diperhatikan kelayakan jalannya. . Kegiatan Study tour yang selama ini dilaksanakan oleh sekolah yang pasti memang harus dievaluasi namun demikian pencopotan jabatan terhadap Kepala SMAN 6 Kota Depok terkait dengan kegiatab study tour perlu dipertimbangkan, mengingat banyaknya kendala di lapangan yang mungkin tidak diketahui. Jika kegiatan tersebut dibatalkan begitu saja dalam waktu yang sangat dekat, mujgiin bukan hanya soal pembiayaan yang sudah dibayarkan ke vendor, melainkan juga soal psikologi murid yang akan berangkat dan telah mempersiapkan segala sesuatunya, dimana banyak siswa yang sudah membayangkan saat berada di tempat tujuan wisata dengan segala rencana nya masing-masing. Tidak terbayangkan jika hal itu langsung dibatalkan ditengah harapan yang mengusik tidurnya disepanjang malam menjelang keberangkatan esok pagi. Selain itu, fleksibilitas kebijakan sebagai pemimpin daerah juga perlu diterapkan. Karena besar kemungkinan sudah banyak pengabdian, kontribusi dan prestasi yang dicatat oleh kepala SMAN 6 Kota Depok khusunya didalam dunia pendidikan. Lalu segala kebaikan itu seperti hilang dalam sekejap diatas kertas yang mencopot jabatannya hanya karena permasalahan study tour. Kedepan perlu adanya regulasi yang diterapkan dan diawasi oleh semua pihak agar semua kegiatan yang dilaksanakan disekolah terhindar dari hal yang memberatkan orang tua wali murid. Begitupun dengan para pemangku jabatan di setiap kota agar tidak melakukan pembiaran yang pada akhirnya warga sekolah yang menjadi korban. Sebagai evaluasi kedepan, ada baiknya sekolah juga dapat menyesuaikan, dimana kegiatan yang dilaksanakan harus dapat menghasilkan dan memiliki imbas pada pendidikan siswa, bukan karena keinginan guru atau kepala sekolah secara pribadi. Sebenarnya jika ingin melaksanakan Study Tour dengan lebih baik dan terarah, bahkan memiliki resiko korban jiwa yang kecil, bisa saja sekolah mengarahkan kegiatan murid ke beberapa tempat wisata yang banyak terdapat didalam kota. Karena setiap daerah atau kota di Indonesia pasti kaya akan lokasi wisata. Baik itu dari sisi sejarah, budaya ataupun lingkungan hidup. Bukan hanya memperkecil resiko kecelakaan karena lokasi wisata yang dekat, study tour tanpa harus keluar kota juga dapat menanamkan rasa memiliki adat, budaya dan alam yang dimiliki di kota tempat tinggalnya. Bahkan besar kemungkinan dari kegiatan tersebut akan melahirkan pemikir yang handal terkait dengan kemajuan kotanya. Ada banyak ide brilian yang tercipta dari para siswa untuk lebih meningkatkan wisatawan luar untuk datang yang justru malah menghasilkan pendapatan daerah. Atau bisa juga kelak setelah siswa menjadi pemangku kepentingan, akan menambah warna baru dan gebrakan dalam dunia wisata.

Selain itu, kata Tati, proyek ini terkesan sebagai bentuk pemborosan anggaran, mengingat biaya pembuatan website jauh melebihi harga pasar. Lebih lanjut, tidak adanya transparansi dalam perencanaan proyek ini di Musrenbangdes dan RKPDes semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan.

Atas dasar temuan ini, “Kami (Red-FORMASAT) meminta KPK untuk segera melakukan audit dan investigasi terhadap proyek tersebut,” tegas Tati.

Baca JugaKejari Jakpus Tangani Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Seret Petinggi KominfoJumat, 14 Maret 2025
Kejari Jakpus Tangani Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Seret Petinggi Kominfo

FORMASAT berharap agar kasus ini segera ditindaklanjuti demi menjaga transparansi dan keadilan dalam penggunaan anggaran daerah.