Redaksi 
“Respons aparat berlebihan dan mencederai prinsip demokrasi serta kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Yang terjadi di depan Gedung DPR RI justru sebaliknya. Aparat bertindak represif, menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi semakin terancam,” tutur Hardius Karo-Karo.
Menurut Hardius, tindakan aparat dalam menghadapi aksi ini mencerminkan sikap anti kritik yang semakin menguat di tengah pemerintahan saat ini.
Ia menilai, respons berlebihan dari kepolisian hanya memperburuk citra penegak hukum yang seharusnya mengayomi masyarakat.
“Negara seharusnya menjamin hak warga untuk menyampaikan pendapat, bukan membalasnya dengan kekerasan. Ketika kritik dibungkam dengan cara represif, ini menjadi alarm bagi kemunduran demokrasi,” tegasnya.
Karena itu, LBH Perjuangan Nasional Indonesia menegaskan bahwa tindakan aparat dalam mengawal aksi penolakan RUU TNI harus dievaluasi secara menyeluruh.
Pihaknya juga mendesak kepolisian agar lebih profesional dalam menangani unjuk rasa dan menghormati hak asasi manusia.
“Kami meminta agar tindakan ini diusut dan ada pertanggungjawaban atas penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap demonstran. Kebebasan berekspresi harus tetap dijaga, bukan dikekang dengan cara-cara represif,” ujarnya.
LBH Perjuangan Nasional Indonesia juga menegaskan akan terus mengawal isu ini dan tidak akan tinggal diam jika tindakan represif terhadap demonstran terus berulang.(*)
