Pengamat : Presiden Tepat Geser Pembuat Gaduh Kepala Babi Diganti Mensesneg

“Sudah dimasak saja, sudah dimasak saja,” ucap dia.

Hasan meminta masalah itu tidak dibesar-besarkan mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen terhadap kebebasan pers.

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia kembali membuka kuota Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI Tahun 2025. Kuota sebanyak 1 juta sertifikat halal gratis tersebut merupakan bentuk fasilitasi pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di seluruh Indonesia untuk memperoleh sertifikat halal melalui pendampingan sertifikasi halal dengan skema pernyataan pelaku usaha atau Self Declare. Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengatakan bahwa pembukaan kuota SEHATI tahun 2025 merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam medorong sertifikasi halal produk UMK agar semakin berdaya saing dan kompetitif di pasaran, baik domestik maupun global. “Alhamdulillah, mulai hari ini pegiat usaha mikro dan kecil sudah bisa kembali mendaftar produknya untuk disertifikasi halal secara gratis menggunakan kuota satu juta sertifikat halal gratis yang kami siapkan tahun ini. Bagi UMK yang memenuhi kriteria sertifikasi halal self declare silahkan bersegera memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” ungkap Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan di Jakarta, Jumat (11/4/2025). “Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Ibu Menteri Keuangan atas terwujudnya program SEHATI tahun 2025 ini, sebagai afirmasi nyata pemerintah bagi penguatan sektor UMK kita yang juga memiliki peran penting bagi perekonomian nasional kita." lanjut Babe Haikal, sapaan akrabnya. Program SEHATI ini, lanjut Babe Haikal, dipastikan memberikan sejumlah keuntungan bagi pelaku UMK dalam proses sertifikasi halal. Pertama, UMK memperoleh kemudahan karena mendapatkan pendampingan dari para Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang saat ini berjumlah 115.450 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, pelaku UMK juga tidak perlu mengeluarkan biaya sepeserpun dari proses pengajuan hingga memperoleh sertifikat halal. Para pelaku UMK juga menjadi lebih tertib administrasi dalam menjalankan usahanya. Dan yang tak kalah penting, dengan mendapatkan sertifikat halal, maka produk UMK memiliki nilai tambah (added value) secara ekonomi. "Dengan bersertifikat halal, maka UMK kita menjadi lebih tertib halal, yang mana ini adalah kunci untuk kita menjadi pusat halal dunia." tegas Babe Haikal. Lebih lanjut, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanuddin, menjelaskan bahwa pembukaan kuota 1 juta sertifikat halal gratis ini dilakukan dalam beberapa tahap. "Sebelumnya telah kami buka kuota tanggal 19 Maret 2025 sebanyak 50.000 sertifikat, hari ini atau tanggal 11 April 2025 kami buka kuota sebanyak 470.000 sertifikat halal, dan sisa kuota selebihnya akan kembali dibuka dan diinformasikan lebih lanjut." kata Mamat Salamet Burhanudin. Dibukanya kuota SEHATI 2025 tersebut juga didukung layanan sertifikasi halal yang berbasis sistem informasi halal atau SIHALAL yang baru-baru ini dilakukan pembaruan untuk peningkatan kapasitas dan performanya. “Kami telah melakukan sejumlah pembaruan pada sistem SIHALAL. Evaluasi tahap uji coba menunjukkan bahwa dengan pembaruan sistem, proses pendaftaran hingga verifikasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien.Sebelumnya, sebanyak 50.000 kuota telah dibuka pada tahap uji coba pada 19 Maret 2025 yang disambut dengan antusiasme masyarakat, di mana dalam tiga hari kerja saja sebanyak 93% kuota telah terserap.” ujarnya. Mengoptimalkan program SEHATI, BPJPH telah berkoordinasi dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di seluruh Indonesia agar memedomani Keputusan Kepala Badan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal dan pendamping Proses Produk Halal. Selain itu BPJPH juga telah berkoordinasi dengan Komite Fatwa Produk Halal yang dilibatkan dalam proses bisnis sertifikasi halal skema self declare. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat akurasi data pelaku usaha dan mempercepat penerbitan sertifikat halal. BPJPH juga telah menerbitkan manual penggunaan SIHALAL untuk memudahkan para P3H beradaptasi dengan fitur SIHALAL terbaru. Salah satu Pendamping PPH dari LP3H Mathla’ul Anwar, Hadi Susilo, mengatakan bahwa penyesuaian user terhadap tampilan baru SIHALAL memang menjadi tantangan awal. Namun demikian, setelah memahami alurnya, proses pengajuan sertifikasi dapat berjalan lebih lancar. “Di awal uji coba, banyak pendamping (PPH) yang perlu beradaptasi dengan tampilan baru SIHALAL. Tapi setelah memahami alurnya, prosesnya jadi lebih lancar. Kami optimis tahap pembukaan (kuota SEHATI) berikutnya akan berjalan lebih mulus,” ujar Hadi Susilo Pendamping PPH Mathla’ul Anwar yang telah mengajukan 382 sertifikat halal pada kuota uji coba pada bulan Maret lalu. Pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal melalui program SEHATI ini dapat mendaftarkan produknya di SIHALAL melalui ptsp.halal.go.id dengan mengikuti panduan dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha, yang selengkapnya dapat diunduh melalui www.bpjph.halal.go.id.

“Ada yang dihalang-halangi bikin berita? Kalau enggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di-setop buat bikin berita dan wawancara? Enggak ada. Itu artinya kebebasan pers kita bagus,” beber Hasan.

Ada yang takut enggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi enggak untuk liputan di Istana? Kan enggak. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita enggak? Boleh kan? Masih boleh siaran Bocor Alus enggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah enggak ikut campur sama sekali, enggak ganggu sama sekali,” tambah dia.

Baubau – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Lamangga, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (14/4/2025). Menurut Ribka, program MBG sudah seharusnya dilaksanakan hingga ke pelosok negeri. "Ternyata di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah dilaksanakan program pemberian makanan bergizi untuk anak-anak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)," katanya. Ribka menegaskan, pelaksanaan program MBG dapat memberikan multiplier effect atau efek berganda yang diharapkan mampu menghidupkan sentra ekonomi wilayah setempat. "Artinya pertanian, kemudian peternakan, di bidang tenaga kerja. Ini kan semua akan dapat multiplier effect dari program pemberian makanan bergizi," ujarnya. Selain memberikan manfaat ekonomi, menurut Ribka, program MBG merupakan bentuk investasi terhadap sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045. Ia menekankan, Presiden Prabowo Subianto berharap MBG dapat memperbaiki kualitas SDM di seluruh Indonesia. "[SDM] dari Sabang sampai Merauke ini memang harus diperbaiki dalam rangka kita akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2045," tegasnya. Selain itu, Ribka juga menyinggung menu MBG di Kota Baubau. Mengingat Provinsi Sultra adalah daerah penghasil perikanan, ia meminta Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memberikan menu bergizi yang beragam kepada anak-anak, misalnya dengan memanfaatkan potensi hasil laut yang merupakan kekayaan alam daerah setempat. "Artinya sayurnya, kemudian lauknya misalnya, apalagi di sini kan daerah penghasil perikanan ya, sumber daya laut ini juga harus diberikan [sebagai menu] makanan, jadi tidak hanya ayam," pungkasnya. Sebagai tambahan informasi, dalam peninjauan tersebut Ribka didampingi oleh Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Komandan Resor Militer (Danrem), dan Kepala SPPG Provinsi Sultra.

Sekedar informasi, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden. Prasetyo menyampaikan, penunjukan ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg.

Baca Juga