Redaksi 
“Reformasi lahir karena perlawanan terhadap korupsi dan otoritarianisme. Tapi hari ini, kita melihat praktik korupsi makin kompleks, sementara upaya pemberantasannya justru direm,” tambahnya.
Selain itu, pembatasan kebebasan sipil dan meningkatnya kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, dan jurnalis juga menjadi perhatian serius. HAMI mencatat berbagai kasus pelaporan hukum terhadap pihak-pihak yang mengkritik kebijakan negara, baik melalui media sosial maupun aksi lapangan.
“Padahal demokrasi membutuhkan kritik. Tanpa ruang ekspresi yang bebas, negara akan kehilangan kompas moral dan sosial. Demokrasi akan berubah menjadi alat kekuasaan semata,” kata Asip.
Melalui aksi damai dan diskusi publik yang akan digelar di kota-kota seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Makassar, HAMI ingin membuka ruang dialog antara masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh muda. Diskusi ini akan membahas tema-tema seperti reformasi sektor hukum, militerisme dalam demokrasi, dan masa depan partisipasi publik.
“Diskusi akan menjadi jembatan antara generasi reformasi dan generasi digital hari ini. Kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi dan keadilan tetap relevan dan dibicarakan secara terbuka,” jelas Asip.
HAMI juga mendorong pemerintah dan parlemen untuk mengevaluasi arah kebijakan negara yang bertolak belakang dengan agenda reformasi. Termasuk, menghentikan segala bentuk militerisasi birokrasi sipil, serta menjaga independensi lembaga pengawas dan penegak hukum.
Peringatan Hari Reformasi menurut HAMI bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Keterlibatan generasi milenial dan Gen Z dinilai sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan mendorong perubahan institusional secara berkelanjutan.
“Jika kita ingin melihat Indonesia yang lebih adil, transparan, dan demokratis, maka semangat reformasi harus dirawat bersama. Ini bukan perjuangan satu kelompok, melainkan agenda kolektif rakyat Indonesia,” pungkas Asip.
