“Kejaksaan harus tetap independen dan bekerja berdasarkan hukum. Sementara TNI hadir sebagai mitra strategis yang memastikan keamanan secara fisik tanpa menyentuh ranah substansi hukum,” katanya.

Lebih lanjut, HAMI juga mendorong evaluasi berkala atas implementasi kebijakan ini agar efektivitas dan batas kewenangan tetap terjaga. Menurut Asip, sinergi antar lembaga negara harus dibangun di atas landasan saling menghormati tugas dan wewenang masing-masing.

Baca Juga Kampus UNUSIA Disemarakkan Ratusan Karangan Bunga untuk Sidang Doktor Kiai Maman Imanulhaq Sabtu, 17 Mei 2025
Jakarta — Suasana Meriah Menyelimuti Halaman Depan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta Pada Sabtu Siang. Ratusan Karangan Bunga Ucapan Selamat Tampak Berjejer Rapi, Menyambut Pelaksanaan Sidang Terbuka Promosi Doktor Kiai Maman Imanulhaq, (17/5). Sidang Terbuka Ini Dijadwalkan Berlangsung Pukul 14.00 Wib, Sebagai Bagian Dari Proses Akademik Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Islam Nusantara Unusia. Dalam Disertasinya Yang Berjudul &Amp;Quot;Dinamika Islam Dan Budaya Lokal: Studi Islam Tradisi Di Cirebon Abad Xvii&Amp;Quot;, Kiai Maman Menyoroti Peran Sentral Cirebon Dalam Sejarah Penyebaran Islam Di Nusantara Sejak Abad Ke-15. Penelitiannya Menggambarkan Bagaimana Islam Berkembang Bukan Hanya Sebagai Sistem Kepercayaan, Tetapi Juga Sebagai Kekuatan Kultural Yang Membentuk Struktur Sosial Dan Politik Masyarakat Lokal. Karya Ilmiah Ini Memperkaya Khazanah Pemikiran Islam Nusantara—Sebuah Pendekatan Keberagamaan Yang Inklusif, Adaptif Terhadap Budaya Lokal, Dan Berpijak Kuat Pada Sejarah Peradaban.

Selain mendukung penempatan personel, Asip juga berharap kerja sama ini bisa berkembang ke arah penguatan kelembagaan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan hukum, dan pencegahan korupsi.

“Sinergi seperti ini harus menjadi teladan dalam membangun negara hukum yang kuat. Selama dijalankan secara profesional, kebijakan ini akan memberikan manfaat besar bagi penegakan hukum dan stabilitas nasional,” tambahnya.

Baca Juga 3 Tahun Pelaku Penganiayaan Tak Tertangkap, Aktivis: Negara Kalah oleh Penjahat Sabtu, 17 Mei 2025
Mandailing Natal – Tiga Tahun Telah Berlalu Sejak Kasus Penganiayaan Terhadap Seorang Aktivis Yang Terjadi Di Kawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal, Namun Hingga Kini Pelaku Belum Juga Ditangkap. Kerapatan Indonesia Tanah Air (Kita), Melalui Nani Maulana, Menilai Bahwa Mangkraknya Kasus Ini Menunjukkan Lemahnya Penegakan Hukum Dan Patut Dipertanyakan Kinerja Aparat Kepolisian. &Amp;Quot;Setiap Kali Ada Rencana Penangkapan, Informasinya Selalu Bocor Lebih Dulu. Ini Mengindikasikan Ada Pihak Internal Yang Sengaja Membocorkan Upaya Penegakan Hukum,&Amp;Quot; Ujar Nani Maulana. Ia Juga Menyoroti Maraknya Serangan Di Media Sosial Terhadap Akun Milik Korban, Yang Berisi Ancaman Dari Pihak-Pihak Yang Diduga Terkait Dengan Tambang Ilegal Tersebut. Kita Juga Menerima Banyak Laporan Dari Masyarakat Mengenai Dugaan Keterlibatan Sejumlah Oknum Aparat Negara. &Amp;Quot;Ada Dugaan Oknum Polisi Rutin Menerima Setoran Dari Pelaku, Kepala Desa Yang Disebut-Sebut Telah Menerima Uang Tutup Mulut, Hingga Dugaan Keterlibatan Oknum Tni Dalam Distribusi Bahan Baku Tambang,&Amp;Quot; Tambah Nani. Kita Mendesak Agar Seluruh Pihak Yang Terlibat, Baik Pelaku Penganiayaan Maupun Jaringan Tambang Ilegal Yang Terdiri Dari Lebih Dari 70 Bos Tambang, Segera Ditindak Tegas. “Jika Aparat Penegak Hukum Tidak Mampu Menuntaskan Kasus Ini Dan Menangkap Otak-Otak Kerusakan Lingkungan Tersebut, Maka Ini Membuktikan Negara Kalah Oleh Para Penjahat,” Pungkas Nani. Kita Menyerukan Kepada Presiden, Kapolri, Panglima Tni, Dan Instansi Terkait Untuk Tidak Menutup Mata Dan Segera Turun Tangan Menuntaskan Persoalan Ini Sebelum Publik Kehilangan Kepercayaan Sepenuhnya Terhadap Sistem Hukum Di Negeri Ini.

Dengan dukungan keamanan yang memadai, Kejaksaan diharapkan dapat lebih fokus menjalankan fungsi penuntutan dan pengawasan hukum secara menyeluruh. Sinergi TNI dan Kejaksaan menjadi contoh konkret bagaimana lembaga negara dapat bekerja sama demi tujuan yang lebih besar: menjaga keadilan, ketertiban, dan supremasi hukum di Indonesia.