Putri juga mempertanyakan fungsi dan peran Aparat Penegak Hukum (APH) serta pengawas proyek dalam mengawal penggunaan anggaran. “Jika proyek ini sudah menelan anggaran besar dan hasilnya terbengkalai, maka seharusnya ada evaluasi dan pemeriksaan. Jangan sampai ini dibiarkan begitu saja,” tambahnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Terminal Cadasari awalnya direncanakan sebagai titik pemberhentian angkutan umum dari arah Serang, dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang masuk ke kawasan pusat Kota Pandeglang. Namun, hingga kini, fungsi tersebut tidak pernah benar-benar berjalan sebagaimana mestinya.

Baca JugaBahlil Lahadalia Dianggap Membahayakan Kabinet, Disebut Calon Kuat Menteri Pertama yang DireshuffleMinggu, 25 Mei 2025
Jakarta – Isu reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali mengemuka. Sejumlah menteri dikritik atas kinerja dan komunikasi yang dinilai tidak memadai, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang disebut-sebut menjadi kandidat kuat untuk digeser pertama kali dari Kabinet Merah Putih, 25 Mei 202. Pengamat politik Rocky Gerung menjadi salah satu pihak yang paling vokal mendesak reshuffle. Dalam forum Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 di Jakarta, Rabu (21/5), Rocky menilai banyak menteri dalam kabinet saat ini lebih mementingkan kepentingan politik dan ekonomi pribadi dibandingkan kinerja profesional. “Harus ada reshuffle. Lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru,” ujar Rocky. Ia menyebut menteri-menteri yang kecewa karena tak lagi leluasa mengakses APBN sebagai hambatan bagi reformasi birokrasi. “Mereka tidak akan mengundurkan diri karena kepentingan mereka terlalu besar. Ini momentum Presiden untuk memulai era baru,” tambahnya. Bahlil Bungkam Soal Reshuffle, Bela Jokowi Menanggapi pernyataan Rocky, Bahlil Lahadalia memilih untuk tidak banyak berkomentar. Ia menyatakan bahwa urusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Namun di kesempatan lain, Bahlil justru tampil membela Presiden Joko Widodo dalam isu tudingan ijazah palsu yang kembali mencuat. "Menurut saya ini sudah keterlaluan. Seolah-olah tidak ada isu lain. Saya tidak percaya sama sekali dengan tuduhan itu,” tegas Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (23/5). Manuver Politik Bahlil Tuai Sorotan Kritik terhadap Bahlil tidak hanya datang dari luar pemerintahan. Seorang kader muda Partai Golkar mengungkap bahwa Bahlil—yang kini menjabat Ketua Umum Golkar—sedang mengonsolidasikan penuh struktur partai di tingkat provinsi. Semua penunjukan ketua DPD di daerah disebut harus melalui persetujuan langsung dari Bahlil. Menurut sumber itu, Bahlil juga membuka jalan politik untuk Gibran maju sebagai calon presiden 2029. Operasi politik ini diduga diarahkan oleh “raja Jawa,” istilah yang merujuk pada mantan Presiden Joko Widodo, yang juga disebut sebagai mentor politik Bahlil. "Bahlil dikenal pintar melakukan manuver politik. Dia sering bertindak di luar komando Presiden Prabowo. Patut diwaspadai karena loyalitasnya lebih ke Jokowi, yang membesarkannya secara politik,” ujar sumber tersebut. Potensi Konflik Internal Kabinet Kedekatan Bahlil dengan Jokowi serta manuver politiknya yang agresif memunculkan kekhawatiran soal potensi konflik kepentingan di tubuh pemerintahan. Jika reshuffle dilakukan dalam waktu dekat, pengamat memprediksi Bahlil menjadi salah satu nama pertama yang akan digeser demi menjaga soliditas dan kontrol penuh Presiden Prabowo terhadap kabinetnya.

Masyarakat mendesak agar pihak berwenang segera melakukan audit terhadap proyek ini dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai pertanggungjawaban. Mangkraknya Terminal Cadasari dinilai sebagai bukti lemahnya perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan proyek infrastruktur daerah. (Dapit).