Redaksi 
Tak hanya itu sambung Syifak, selain MBG, Syifak juga menyoroti dari sektor pertanian sebagai bukti keberhasilan pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat. Ia menyebut kebijakan pembelian gabah oleh Bulog seharga Rp6.500 sebagai bentuk keberpihakan yang langsung terhadap petani dalam menaikkan nilai tukar petani (NTP).
“Jadi petani sekarang gak cuma kerja buat hari ini. Ada saving. Artinya apa? Ekonomi mereka mulai membaik. Apalagi kita sudah mencapai suasembada beras, belum lagi disektor kelautan Indonesia telah berhenti mengimpor garam untuk konsumsi rumah tangga, yang akan menjadi sinyal kuat bagi penguatan industri garam nasional, hal ini bukanlah sebagai mimpi belaka,” paparnya.
Disisi lain, lanjut Syifak, pihaknya juga menyambut baik langkah pemerintah yang menghapus utang UMKM dan program subsidi upah Rp600.000 per bulan bagi pekerja. Hal itu diyakini dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan mempertahankan usaha kecil agar tetap bertahan pasca-pandemi.
“bayangkan berapa UMKM yang merasakan penghapusan utang, dan berapa banyak pekerja di Indonesia yang mendapatkan bantuan subsidi? Justru ini bentuk nyata dari pemerintah yang sangat nyata dan langsung dirasakan,” kata Syifak
Selain itu, Syifak juga mencatat bahwa nilai investasi nasional naik 6,99% — tertinggi sejak 2021 — menjadi bukti kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Namun lebih dari itu, ia menekankan pentingnya pemerataan sebagai tolak ukur keberhasilan.
“Ekonomi di Indonesia bukan soal di Jakarta saja. Saat ini mulai digerakkan program seperti Koperasi Desa Merah Putih, bahkan sampai ke wilayah-wilayah terpencil. Pemerataan itu nyata, bukan jargon semata, namun ini menjadi instrumen efektif untuk menghubungkan produksi lokal dengan kebutuhan masyarakat.
Namun, Syifak menyayangkan, dengan setumpuk program dan segudang gebrakan pemerintah dibawah komando Presiden Prabowo tersebut masih ada pihak-pihak yang kerap menuduh Presiden Prabowo tanpa dasar. Ia menyebut mereka sebagai “antek-antek kapitalis” yang terganggu oleh kebijakan ekonomi yang kini lebih berpihak pada rakyat kecil, bukan korporasi besar.
“Indonesia bukan negara kapitalis. Kita jalan menuju ekonomi Pancasila yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945. Sangat jelas jika dilihat beberapa kinerja diatas, justru pemerintah hari ini bukan bekerja untuk konglomerat, tapi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” tutup Syifak
Sebelumnya, BPS merilis pertumbuhan ekonomi triwulan II mencapai 5,12%, naik dari 4,87% pada triwulan I. Beberapa pengamat menyoal angka tersebut karena tidak adanya momentum besar seperti Lebaran pada kuartal II. Padahal kenaikan angka tersebut seiring dengan berjalannya program-program prioritas dan strategis pemerintah yang sangat menyasar dan berpihak rakyat. Khususnya rakyat ditingkat ekonomi bawah. Jadi, kemajuan ekonomi bukan hanya soal angka-angka semata.
