Teropongistana.com Siantar – Berbagai dokumen terkait konflik agraria antara masyarakat Kampung Baru, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, dengan pihak PTPN III akan segera dikirimkan Serikat Petani Sejahtera Indonesia (SEPASI) dan Gerakan Nusantara Sumatera Utara ke Presiden melalui Kantor Staf Presiden (KSP).

Ketua Gerak Nusantara Sumatera Utara, Torop Sihombing, didampingi Ketua SEPASI, Tiomerlin Sitinjak, menyampaikan hal tersebut di DPRD Siantar, Selasa (12/8/2025).

Baca Juga GSBK: KPK Jangan Bersandiwara di Kasus Duggaan Korupsi Libatkan Indra Iskandar Jumat, 8 Agustus 2025
Aph Diminta Cegah Potensi Korupsi Dan Batalkan Kontrak Proyek Pembangunan Saluran Cilandak Kko  Teropongistana.com Jakarta - Baru Saja Memasuki Tahun Anggaran 2025, Sudin Sda Jaksel Bergerak Cepat Menyelesaikan Beberapa Kontrak Kerja Dengan Kontraktor Lewat Proses E Purchasing Alias Penunjukan Yang Diakui Banyak Kontraktor Sangat Subjektif Tergantung Hubungan Personal Pejabat Dengan Pengusaha. Santo Sebagai Kasudin Sda Jaksel Dan Pejabat Yang Ditunjuk Mengurusi Pengadaan Barang Dan Jasa Diunit Ini Lalai, Tidak Acuhkan Ketentuan Dan Peraturan Yang Mengikat Sesuai Ketentuan Kepres Dan Lkpp. Demikian Dibeberkan Lamhot Maruli Ketua Umum Lembaga Aliansi Masyarakat Monitoring Penegakan Hukum Indonesia Kepada Info Indonesia, Selasa (25/03/25). Lebih Lanjut Lamhot Menguraikan Satu Contoh Kasus Dimana Perusahaan Kualifikasi B (Besar) Yang Diberikan Jatah Mengerjakan Proyek Diatas Rp 50 Miliar Malah Merampok Haknya Perusahaan Kualifikasi M (Menengah) Yang Jatahnya Dari Rp 15 M - 50 M. Perusahaan Tersebut Yakni Pt Rosa Lisca. Perusahan Ini Baru Saja Berkontrak Dengan Sudin Sda Jaksel Di Proyek Pembangunan Saluran Cilandak Marinir Kko, Kel Cilandak Timur Kec Pasar Minggu Tgl 26 Februari 2025 Lalu Senilai Kontrak Rp39.257.890.000.00. Diketahui Pula Bahwa Perusahaan Ini Bernaung Di Asosiasi Pengusaha Konstruksi Tertua Yakni Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia). Juga Terungkap Perusahaan Ini Baru Saja Memperpanjangan Sbu-Nya ( Sertifikat Badan Usaha) Masa Berlaku Dari Masa Berlaku Sbu 2025-02-18 S.d 2028-02-17. Info Indonesia Yang Mengecek Data Data Yang Dari Lsm Ini, Terlihat Benar Adanya. Cross Chek Dilakukan Mulai Dari Legalitas Perusahaan, Kualifikasi, Susunan Pengurus Baik Direksi Maupun Komisaris Perusahaan Dan Terakhir Data Kontrak Dari Situs Lkpp.co.id Dan Situs Lpjk.co.id. Lamhot Mengaku Miris Melihat Perilaku Pejabat Dan Pengusaha Belakang Ini Yang Tidak Punya Rasa Malu Dan Takut. &Amp;Quot;Tidak Punya Malu Ke Masyarakat Dan Tidak Takut Dengan Hukum&Amp;Quot;. Kita Enggak Ngerti Apakah Hukum Masih Berlaku Di Pemprov Dki Ini? Ujar Nya Getir. Ditambahkannya, Bagaimanapun Kasus Ini Akan Segera Kami Laporkan Ke Inspektorat Dki Dan Kpk Ya, Tegas Dia. Kami Tidak Akan Tinggal Diam Melihat Penyimpangan Penyimpangan Mendasar Yang Dimulai Dari Administrasi Begini. Karena Bila Dari Hulunya Sudah Jorok, Pasti Kehilirnya Akan Lebih Kotor Lagi. Kita Semua Yang Rugi Karena Perilaku Korup.oknum Oknum, Tegas Dia. Kasudin Sda Jaksel, Santo Yang Berulangkali Dihubungi Dan Dikirim Konfirmasi Lewat Whatsappnya Tidak Merespon. Begitu Juga Salah Satu Direksi Perusahaan Pt Rosa Lisca Yakni David Pangaribuan Tak Kunjung Memberikan Klarifikasi.

Kehadiran mereka di DPRD bertujuan meminta notulen Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Siantar bersama SEPASI dan Gerak Nusantara Sumut yang digelar pada 25 Juli 2025 lalu.

“Notulen itu sudah kita terima lengkap dari Plt Sekretaris DPRD Siantar, Charles Siregar,” kata Torop.

Baca Juga Tender Gedung Laboratorium Universitas Mataram Diwarnai Kejanggalan, CBA akan Laporkan ke Kejagung Jumat, 8 Agustus 2025
Cba Dorong Kejari Jaksel Menyusuri Jejak Donald Wihardja Dan Pandu Sjahrir

Dalam notulen RDP yang juga dihadiri Sekda Pemko Siantar, Junaedi Antonius Sitanggang, disebutkan bahwa berdasarkan RTRW Kota Siantar sesuai Keputusan Kementerian ATR/BPN Nomor 04 Tahun 2024, tidak ada lagi areal perkebunan di wilayah Kota Siantar. Hal tersebut akan dipertegas dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Siantar.

Selain notulen, dokumen lain yang akan dikirim ke Presiden antara lain HGU PTPN III tahun 2005 yang dinilai cacat hukum, serta catatan kunjungan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, ke Kampung Baru pada 16 Mei 2025.

Baca Juga Mr Egi Hendrawan Desak Penegakan Hukum untuk Penyebar Hoaks Soal Jabatan Kabaharkam Jumat, 8 Agustus 2025
Mr Egi Hendrawan Desak Penegakan Hukum Untuk Penyebar Hoaks Soal Jabatan Kabaharkam