Waktunya Sri Mulyani Dicopot, Pengamat Nilai Menkeu Gagal Awasi Kenaikan PBB di Daerah

“Kalau naiknya 10–20 persen masih bisa ditoleransi. Tapi di atas 200 persen itu sudah ada yang salah. Ini berarti kepala daerah tidak pro rakyat,” ujarnya.

Jerry juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan. Menurutnya, Sri Mulyani patut dipertanyakan kapasitasnya karena kecolongan dalam mengendalikan kebijakan pajak daerah.

Baca JugaPengamat Nilai Mendagri Tito Karnavian Jadi “Duri dalam Daging” di Pemerintahan PrabowoKamis, 21 Agustus 2025

“Psikologi dan mental kepala daerah perlu dicek. Jangan sampai kejadian di Pati terulang di daerah lain. Kalau pemimpin otaknya kosong, hanya bikin aturan yang menyengsarakan rakyat, itu tanda gagalnya sistem pemerintahan,” pungkasnya.