Redaksi 
“Pertanyaan sederhana: mengapa yang dipotong justru anggaran pendidikan, bukan gaji DPR?” kata dia.
CBA menegaskan bahwa MBG bukan fungsi pendidikan. Menurut Jajang, program tersebut lebih tepat ditanggung sektor kesehatan atau perlindungan sosial.
“Dengan menyedot 67 persen dana MBG dari pendidikan, pemerintah sama saja menukar buku dengan piring nasi. Perut anak mungkin kenyang sebentar, tetapi akalnya tetap kosong karena kelas rusak, guru tak terlatih, dan kurikulum amburadul,” jelasnya.
Ia menilai pemerintah justru abai terhadap kebutuhan dasar pendidikan. “Apa gunanya piring bergizi kalau anak-anaknya tidak punya sekolah yang layak?” ucap Jajang.
Lebih jauh, Jajang melihat ada pola politisasi anggaran yang vulgar. MBG, kata dia, dijual dengan jargon “pro rakyat”, padahal sumber dananya merampas hak rakyat di bidang pendidikan.
“DPR menutup mata sambil mengamankan kenaikan gaji mereka. Publik pantas bertanya: apakah APBN kini menjadi alat untuk mengenyangkan elite politik, atau untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi?” ungkapnya.
Rekomendasi CBA
CBA menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan DPR:
1. Hentikan penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG, dan pindahkan ke pos kesehatan atau perlindungan sosial.
2. Batalkan kenaikan gaji DPR sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat.
3. Prioritaskan pembenahan pendidikan dengan meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki sekolah rusak, serta memperluas akses pendidikan gratis.
Buka transparansi politik anggaran agar rakyat tahu siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini.
Jajang menegaskan, bangsa tidak akan maju jika politik anggaran hanya berpihak pada selera elite.
“Yang kita butuhkan bukan DPR yang gajinya terus naik, tetapi ruang kelas yang tidak bocor, guru yang tidak lagi hidup dari belas kasihan, dan anak-anak yang tidak putus sekolah. Jika pemerintah terus mengorbankan pendidikan demi program populis, maka yang lahir adalah generasi yang kenyang di perut, tapi lapar dalam pengetahuan,” pungkasnya.
