Lebih lanjut, ia menyinggung sejumlah persoalan warisan kebijakan di era sebelumnya yang menurutnya menjadi “bom waktu” bagi pemerintahan Prabowo, mulai dari pengajuan anggaran DPR, kasus Pulang–Pagar Laut–Raja Ampat, kenaikan harga tabung gas, hingga kebijakan perpajakan. Surahman optimistis semua masalah itu bisa dipatahkan oleh Prabowo, termasuk wacana kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang direncanakan rampung pada 2026.

“Jika Presiden berani menghentikan kebijakan yang tidak pro rakyat, termasuk proyek IKN dan anggaran bermasalah di DPR, maka beliau akan mendapat simpati dan kepercayaan penuh. Inilah saatnya Presiden menunjukkan keberanian,” tutup Surahman.