Tito Karnavian, dinilai gagal mengantisipasi konflik kebijakan daerah, seperti sengketa pulau Aceh–Sumut, kenaikan PBB di Pati, serta kebijakan sampah di Pandeglang.
Mutia Hafid (Menkominfo), karena maraknya situs judi online, konten dewasa, dan kekacauan arus informasi di media sosial.

Airlangga Hartarto, selaku Menko Perekonomian, dianggap bertanggung jawab atas sulitnya kondisi ekonomi rakyat akibat kenaikan pajak.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dinilai bertanggung jawab atas kasus kematian pengemudi ojek online akibat tindakan bawahan.

“Selama virus-virus titipan Jokowi masih ada di kabinet, kekacauan akan terus terjadi. Mereka sengaja membuat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat agar Presiden Prabowo disalahkan,” tegas Surahman.
Selain itu, FPPI juga mempertanyakan sikap pimpinan DPR RI yang hingga kini belum merespons surat yang diajukan para purnawirawan. “Sebagai wakil rakyat, DPR jangan hanya sibuk dengan gaji dan tunjangan. Kalau terus begini, rakyat bisa kehilangan kepercayaan,” pungkasnya.



