Kasusnya Disidik Kejagung, Sugianto Alias Asun Pelaku Ilegal Mining Kaltim Diduga Dibacking Oknum Institusi Intelijen

Menurut Ronald, Sugianto alias Asun dan Sanjai Gattani boleh dibilang pemain lama yang menjadi tokoh utama pemain koridor di Kaltim, yang selama ini dilindungi oleh oknum institusi intelijen tertentu. Terbukti, hingga kini tak ada aparat yang berani menangkapnya.

Menurutnya, dalam dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Tata Kelola Pertambangan Batubara di Provinsi Kalimantan Timur, selain M. Idris Sihite, mantan Plt Dirjen Minerba selaku penyelenggara negara, Sugianto alias Asun, Sanjai Gattani potencial suspect untuk ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, setidaknya sejak April – Desember 2023 hingga Januari – April 2024, sebanyak 6,320 juta MT batubara illegal telah diperdagangkan. Melibatkan 5 (tiga) perusahaan tambang batubara yang kegiatannya hanya menjual RKAB. Antara lain PT. Bumi Muller Kalteng (BMK), PT. Jhoswa Mahakam Mineral (JMM), PT. Energy Cahaya Industritama (ECI), CV. Anugrah Bara Insan (ABI), CV. Bumi Paramasaeri Indo (BPI) dan CV. Alam Jaya Indah (AJI). Sugianto alias Asun, lahir di Medan tanggal 9 September 1984, dan bertempat tinggal di Jl. Anyeq Apui, Kel. Sungai Bawang, Kec. Muara Badak, Kutai Kartanegara.

Baca Juga Kepemimpinan Ayep Zaki Raih Peringkat Ketiga Terbaik Realisasi Belanja APBD 2025 Senin, 20 Oktober 2025

Di Bawah Kepemimpinan H. Ayep Zaki, Kota Sukabumi Meraih Peringkat Ke Tiga Terbaik Realisasi Belanda Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) 2025 Sebesar 70,08%. Penghitungan Tersebut Tertuang Dalam Laporan 93 Pemerintah Kota Untuk Laporan Realisasi Anggaran Per 17 Oktober 2025 Yang Diolah Datanya Oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, Tahun Anggaran (Ta) 2025. &Amp;Quot;Syukur Alhamdulillah, Ini Tentu Menjadi Bukti Bahwa Kinerja Pemkota Sukabumi Sudah Berada Di Jalan Yang Benar. Dengan Realisasi Belanja Menyentuh 70,08 Persen Itu Dinilai Baik Karena Selisih Antara Realisasi Pendapatan Dan Belanja Cukup Seimbang. Ini Mengindikasikan Rendahnya Resiko Gagal Bayar Dan Pengendapan Uang Di Kas Daerah,&Amp;Quot; Ungkap Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki Dalam Keterangannya, Senin (20/10/2025). Data Tersebut Terungkap Setelah Ayep Zaki Melalui Zoom Meeting Mengikuti Rapat Koordinasi Dan Arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Terkait Pencapaian Realisasi Belanja Daerah Untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi, Sekaligus Rapat Koordinasi Untuk Pengendalian Harga Beras Kementerian Dalam Negeri. Bukan Hanya Meraih Peringkat Tiga Besar Dengan Serapan Belanja Terbaik, Dalam Rapat Koordinasi Tersebut Juga Terungkap, Kota Sukabumi Per Akhir September 2025 Lalu Menempati Urutan Ke 16 Tertinggi Dalam Persentase Realisasi Pendapatan Apbd Kota Se-Indonesia, Sebesar 75,94%. &Amp;Quot;Dengan Catatan Tersebut, Artinya Kota Sukabumi Termasuk Dalam Kelompok “20 Kota Dengan Persentase Realisasi Pendapatan Apbd Terbesar”. Ini Jelas Menjadi Penyemangat Kami, Agar Kedepannya Bisa Meningkatkan Pendapatan Pemkot Lebih Signifikan Lagi,&Amp;Quot; Terang Ayep Zaki. Prestasi Tersebut Tentu Diraih Dengan Kerja-Kerja Luar Biasa. Tantangan Untuk Menjadikan Kota Sukabumi Sebagai Kota Role Model Di Indonesia Memang Harus Dilakukan Dengan &Amp;Quot;Kerja Gila&Amp;Quot;. &Amp;Quot;Kalau Mau Disebut Ini Prestasi, Tentu Bukan Semata Kinerja Wali Kota, Melainkan Seluruh Stakeholder Dan Juga Masyarakat Yang Benar-Benar Ingin Hidup Lebih Baik Dan Menjadikan Kota Sukabumi Sebagai Kota Terdepan Di Indonesia,&Amp;Quot; Pungkas Ayep Zaki.

Kelima perusahaan tersebut sejak tahun 2019 berstatus mine out. Sudah tidak layak lagi untuk ditambang. Namun pada kenyataannya tetap memperoleh RKAB dari Ditjen Minerba, yang diduga dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan.

JMM mendapatkan IUP berdasarkan SK IUP OP Nomor: 503/925/IUP-OP/BPPMD-PTSP/VI/2015, luas 4.017,00 Ha. Tidak ada aktifitas penambangan yang berlangsung dilapangan sejak tahun 2021. Sehingga tidak ada sarana dan prasarana pertambangan berupa kantor, bengkel, pengolahan dan penyimpanan lombah B3 serta peralatan pertambangan. Namun demikian, pada tanggal 30 Desember 2022, Plh Dirjen Minerba M. Idris Sihite tetap memberikan RKAB sebanyak 1.480.000 MT.

Baca Juga Perkuat Nasionalisme, Arif Rahman Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan di SMK Walisongo Pandeglang, Banten Senin, 20 Oktober 2025

Anggota Dpr Ri Komisi Iv Fraksi Nasdem, Arif Rahman, Menggelar Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Bersama Para Dewan Guru Smk Walisongo Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Sabtu (04/10/2025). Kegiatan Ini Merupakan Bagian Dari Program Mpr Ri Untuk Menanamkan Dan Memperkuat Pemahaman Nilai-Nilai Kebangsaan Di Kalangan Tenaga Pendidik. Dalam Kegiatan Tersebut, Arif Rahman Menegaskan Pentingnya Empat Pilar Sebagai Fondasi Utama Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri), Dan Bhinneka Tunggal Ika. “Guru Adalah Garda Terdepan Dalam Membentuk Karakter Generasi Muda. Dengan Memahami Dan Menginternalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar, Para Pendidik Dapat Menanamkan Semangat Nasionalisme Dan Cinta Tanah Air Kepada Peserta Didik Di Sekolah,” Ujar Arif Rahman Di Hadapan Para Guru. Politisi Nasdem Asal Banten Ini Juga Menekankan Bahwa Di Tengah Tantangan Globalisasi Dan Kemajuan Teknologi, Pendidikan Karakter Menjadi Kunci Untuk Menjaga Identitas Bangsa. Ia Mengajak Seluruh Tenaga Pendidik Agar Tidak Hanya Fokus Pada Transfer Ilmu Pengetahuan, Tetapi Juga Pada Pembentukan Moral Dan Wawasan Kebangsaan Siswa. “Tantangan Ke Depan Bukan Hanya Pada Aspek Ekonomi Atau Teknologi, Tetapi Juga Pada Ketahanan Ideologi Bangsa. Di Sinilah Peran Guru Menjadi Sangat Strategis Untuk Menanamkan Nilai Kebangsaan Agar Generasi Kita Tidak Kehilangan Jati Diri,” Imbuhnya. Kegiatan Sosialisasi Tersebut Berlangsung Hangat Dan Interaktif. Para Guru Menyampaikan Pandangan Serta Harapan Agar Kegiatan Serupa Terus Dilakukan Secara Berkelanjutan, Terutama Bagi Kalangan Tenaga Pendidik Di Wilayah Pelosok. Arif Rahman Menutup Kegiatan Dengan Mengajak Seluruh Peserta Untuk Bersama-Sama Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Melalui Peran Aktif Di Lingkungan Sekolah Dan Masyarakat. “Empat Pilar Bukan Sekadar Hafalan, Tetapi Harus Dihidupkan Dalam Sikap Dan Tindakan Sehari-Hari. Jika Nilai-Nilai Ini Benar-Benar Tertanam, Maka Indonesia Akan Menjadi Bangsa Yang Kuat, Berdaulat, Dan Bermartabat,” Tutupnya

Meskipun tidak ada aktifitas penambangan, namun berdasarkan data di Moms Ditjen Minerba, JMM melaporkan Produksi dan Pemasaran periode 1 Januari 2023 – 20 Nopember 2023 sebanyak 715.820 MT. Realisasi Pemasaran untuk Provisional sebanyak 814.938 MT dan Final sebanyak 548.863 MT. Sedangkan Realisasi Ekspor berdasarkan Laporan Surveyor sebanyak 393.565 MT. Tambang JMM letaknya berada di Desa Teluk Bingkai, Kutai Kartanegara, tidak mungkin dapat melakukan hauling batubara ke Jetty Andalan Berkah Bersama yang berada di Selerong yang jaraknya 106 km. Tidak memiliki akses jalan penghubung. Fakta ini mengkonfirmasi adanya praktek penjualan dokumen RKAB JMM dan perdagangan batubara illegal total sebanyak 1.399.801 MT.

Berdasarkan data di Moms Ditjen Minerba, trader pembeli dokumen RKAB JMM sebanyak 1.399.801 MT untuk perdagangan batubara illegal, adalah PT. Andalan Berkah Bersama, berdasarkan Akte No. 04 yang diterbitkan Notaris Eva Purnawati, SH, M.Kn di Kota Samarinda tertanggal 29 Juli 2021, tercatat nama Sugianto alias Asun sebagai Direktur. Harga dokumen RKAB per MT sebesar Rp. 230.000,-. Batubara illegal sebanyak 1.399.801 MT dimuat ke dalam 204 unit tongkang melalui Jetty Andalan Berkah Bersama yang dikendalikan Sugianto alias Asun.

Sedangkan ECI milik Hamdana Halim – Handoyo Budi Sejati, terletak di Desa Bantuas, Kec. Palaran, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Mendapatkan IUP OP Nomor: 503/DPMPTSP/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, seluas 1.977,33 Ha. Pada tanggal 30 Desember 2022, Plt Dirjen Minerba M. Idris Sihite memberikan RKAB sebanyak 1.200.000 MT. Pemakaian kuota RKAB ECI yang riel, sejatinya rata-rata hanya 30.000 MT per bulan atau 360.000 MT per tahun. Kontraktor bernama Haryono (PT. Putra Mandiri), menggunakan Jetty MNC dan Jetty Bright. Sisa kuota RKAB ECI sebanyak 840.000 MT dijual seharga Rp. 194 miliar, melalui Badar secara eksklusif kepada Muhadi bersama-sama PT. RLK Development Indonesia – PT. Sukses Bara Mineral dan PT. Alur Jaya Indah.

Batubara illegal sebanyak 6,320, juta MT diloading di Jetty PH 6 Selerong, Jetty 3 Lapak Lembur, Jetty Nirmala, Jetty Bro, Jetty Pongkor, Jetty Rinjani, Jetty BML, Jetty Ikad, Jetty Linus, Jetty ABC, Jetty MORIS, Jetty Andalan Berkah Bersama, KKD Sebulu, Jetty KKD Selerong. Dari hasil pemetaan letak lokasi tambang-tambang bodong itu terdapat ketidaksesuaian dengan lokasi Jetty-Jetty yang dipergunakan. Lokasi konsesi batubara ECI misalnya berada di Desa Bantuas, Kec. Palaran, Kota Samarinda yang ada di Kawasan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, dengan jarak yang sangat jauh dan tidak memiliki akses jalan yang menghubungkan Jetty sebagaimana tergambar dalam peta.

Baca Juga Setahun Kepemimpinan Prabowo: Harapan dan Tantangan Minggu, 19 Oktober 2025

Setahun Sejak Pelantikan Pada 20 Oktober 2024, Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto Bersama Kabinet Merah Putih Telah Menorehkan Sejumlah Capaian Signifikan, Namun Juga Menghadapi Tantangan Kompleks Baik Di Ranah Nasional Maupun Global. Dengan Visi “Asta Cita” Yang Menitikberatkan Pada Kemandirian Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Dan Stabilitas Nasional, Prabowo Memulai Masa Jabatannya Dengan Modal Politik Kuat: Kemenangan Telak (58,6% Suara) Dan Dukungan Koalisi Besar. Dalam Wawancara Di Yogyakarta (19/10), Ketua Bintang Muda Indonesia (Bmi) Farkhan Evendi, Akrab Disapa Gus Farkhan, Menyampaikan Apresiasi Atas Program Sosial Dan Stabilitas Nasional, Namun Menyoroti Tantangan Ekonomi, Inefisiensi Birokrasi, Dan Perlunya Diplomasi Yang Lebih Proaktif. Apresiasi Gus Farkhan Memuji Program Makan Bergizi Gratis (Mbg), Diluncurkan Januari 2025, Yang Menjangkau Jutaan Anak Sekolah, Balita, Serta Ibu Hamil Dan Menyusui, Membantu Menekan Stunting Dan Malnutrisi. “Mbg Menunjukkan Komitmen Prabowo Pada Rakyat Kecil, Rasanya Memang Agak Berbeda Dengan Program Awal Jokowi, Atau Pendekatan Teknokratis Sby,” Ujar Gus Farkhan. Survei Kompas Litbang (Januari 2025) Mencatat Kepuasan Publik Mencapai 80,9%, Jauh Di Atas Jokowi Dan Sby Di Tahun Pertama. Di Sektor Ekonomi, Kebijakan Seperti Kenaikan Ump (November 2024), Pengampunan Utang Umkm, Dan Pendirian Bank Bullion Emas Dinilai Bmi Sebagai Langkah Berani. Pemindahan Ibu Kota Ke Nusantara (Target 2028) Dan Proyek Strategis Nasional Merauke Untuk Ketahanan Pangan Memperkuat Stabilitas Nasional. Program Beasiswa Pemuda Papua Juga Dinilai Efektif Mengurangi Ketegangan Sosial Di Daerah Terpencil. Di Kancah Global, Bergabungnya Indonesia Ke Brics (2025) Dan Diplomasi “1.000 Teman, 1 Musuh Terlalu Banyak” Juga Disebut Lebih Dinamis. Gus Farkhan Juga Menyoroti Langkah Tepat Prabowo Dalam Hubungan Internasional, Termasuk Misalnya Dalam Menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan, Sebagai Duta Khusus Untuk Misi Diplomatik Ke Tiongkok Pada September 2025, Menghadiri Parade Victory Day Dan Membahas Kerjasama Infrastruktur, Investasi, Serta Stabilitas Regional Seperti Isu Laut China Selatan. “Keputusan Mengutus Ahy Itu Tepat, Mengingat Sekaligus Memanfaatkan Pengalaman Militer Dan Jaringan Politik Ahy Dari Era Sby, Menghasilkan Penguatan Hubungan Ekonomi Melalui Potensi Investasi Belt And Road Initiative, Gestur Netralitas Indonesia Di Tengah Ketegangan Geopolitik, Menjadikannya Langkah Sukses Yang Memperkuat Citra Indonesia Sebagai Mitra Strategis,” Terang Gus Farkhan. Tantangan Dan Kritik Namun, Bmi Menyoroti Sejumlah Kelemahan. Kabinet Merah Putih, Dengan Puluhan Menteri Dan Wakil Menteri, Dianggap Terlalu Gemuk, Padahal Sering Mengkampanyekan Pentingnya Efisiensi. “Prabowo Perlu Efisiensi Dan Independensi Lebih Besar Dari Bayang-Bayang Jokowi,” Kata Farkhan, Merujuk Pada Pengaruh Kuat Jokowi Melalui Figur-Figur Lama. Selain Itu, Bidang Ekonomi Juga Masih Menjadi Perhatian Utama. Pertumbuhan Melambat Akibat Pemangkasan Anggaran Proyek Tanpa Sumber Pertumbuhan Baru, Berbeda Dengan Fokus Infrastruktur Jokowi. Kenaikan Ppn Untuk Barang Mewah Dan Wacana Ekspatriat Di Bumn Memicu Polemic. Kelangkaan Lpg 3 Kg Dan Naiknya Pengangguran Memperburuk Daya Beli. “Mbg Populer, Tapi Kualitas Makanan Dan Keterlibatan Militer Berlebihan Perlu Diperbaiki,” Ujar Farkhan. Secara Global, Wacana Keluar Dari Perjanjian Paris Dinilai Kurang Baik Pada Reputasi Lingkungan Indonesia Yang Sudah Lama Dibangun, Komitmen Sby Pada Redd+ Hingga Energi Hijau. Bagaimana Ke Depan? Bmi Mendesak Reformasi Kabinet Untuk Efisiensi, Stimulus Ekonomi Yang Inklusif, Serta Komitmen Pada Ham Dan Lingkungan. “Kami Ingin Lapangan Kerja Bagi Pemuda Dan Kebijakan Yang Responsif. Indonesia Harus Pimpin Isu Global, Seperti Jokowi Di G20, Sambil Belajar Dari Koordinasi Era Sby,” Ujar Farkhan. Gus Farkhan Juga Menekankan Perlunya Diversifikasi Ekspor Dan Rantai Pasok Domestik Untuk Hadapi Dinamika Global, Dengan Pemuda Sebagai Mitra Strategis. Gus Farkhan Optimistis Prabowo Dapat Mempercepat Transformasi Indonesia. “Setahun Ini Menunjukkan Kemampuan Eksekutif Yang Solid, Tapi Ekonomi Dan Diplomasi Perlu Perbaikan Cepat. Kami, Pemuda Demokrat, Mendukung Visi Indonesia Emas 2045, Asal Prabowo Memimpin Dengan Independensi Dan Inovasi,” Tutupnya. Bmi Berharap Tahun Kedua Menjadi Titik Balik Menuju Pemerintahan Yang Lebih Inklusif Dan Tangguh.

Berdasarkan data di Moms Ditjen Minerba, terdapat 11 (sebelas) trader IUPOPK yang diduga selaku pembeli dokumen RKAB 6,320, juta MT, yakni PT. Garuda Delapan Enam Mineral, PT. Energen Pasific, PT. Bara Energi Sukses, PT. Alur Jaya Indah (RLK Group), PT. Azzam Bangun Nusantara, PT. Pondok Hijau Energi, PT. RLK Development Indonesia, PT. Minera Power Generation, PT. Tambang Batubara Nusantara, PT. Sedayu Makmur Abadi, dan PT. Sukses Bara Mineral (RLK Group)

Berdasarkan bukti yang telah terang benderang, M. Idris Sihite, Plt Dirjen Minerba, Sugianto alias Asun, dan Sanjai Gattani diduga melanggar pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 158 UU RI No. 03 Tahun 2020 jo Peraturan Menteri ESDM RI No 07 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 66 huruf b, yang merugikan negara sedikitnya Rp. 5 Triliun.

Baca Juga Jerry Mase: Bubarkan Kementerian BUMN, Langkah Brilian Presiden Prabowo Sabtu, 18 Oktober 2025

“Meskipun buktinya lebih terang dari cahaaya, ironisnya hingga kini Jampidsus Febrie Adriansyah tidak kunjung menangkap oknum Plt Dirjen Minerba, Sugianto alias Asun, dan Sanjai Gattani,” tukasnya lagi.