Eca menambahkan, praktik pemanfaatan FABA untuk dijadikan batako atau bahan urukan justru berpotensi menyebarkan zat berbahaya ke lingkungan masyarakat.

“Mengubah FABA jadi batako bukan solusi, tapi cara halus menyebar racun ke ruang hidup warga,” katanya.

SMIT, lanjut Eca, menegaskan bahwa keamanan lingkungan tidak boleh diganti dengan pasal pesanan. Pihaknya mendesak DLH Halmahera Utara dan PT NICO untuk membuka data hasil uji toksisitas FABA secara transparan dan independen kepada publik.

“Bahaya racun tidak hilang hanya karena dihapus dari daftar hukum. Yang hilang hanyalah keberanian untuk jujur kepada publik,” tutup Eca.