“Hal ini jelas kemunduran bagi demokrasi karena mencabut partisipasi politik publik dalam menentukan pemimpinnya. Justru yang harus dibenahi adalah edukasi politik publik soal proses demokrasi dan menghentikan praktek-praktek serangan fajar yang selama ini dilakukan oleh politisi dan partai politik “, kata Insan pada Kamis (25/12/2025).

Insan juga menggungkapkan bahwa pilkada oleh DPRD tidak membuat pilkada lebih murah, malah lobi-lobi elit bisa memungkinkan seorang calon kepala daerah membayar lebih mahal.

“Tidak seperti masyarakat, elit-elit di DPRD dan Partai Politik itu tidak bisa dilobi dengan uang kecil. Bahkan ada kemungkinan para elit ini akan meminta sangat banyak dari calon kepala daerah, bukan hanya uang tapi konsesi-konsesi lain dalam bentuk kebijakan, “pungkas Insan.