GMNI Jakarta Selatan juga menduga kebijakan Kementerian Agama melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024, yang dikeluarkan saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat sebagai Menteri Agama, merupakan tindakan yang terorganisir, sistematis, dan masif, serta melibatkan berbagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengamankan kasus agar kebal hukum.

Atas dasar itu, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jakarta Selatan menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

Baca JugaHentikan! Oknum Polisi Diduga Bisnis Tambang Emas di Gunung GuruhSelasa, 13 Januari 2026
Hentikan! Oknum Polisi Diduga Bisnis Tambang Emas di Gunung Guruh

1. Mendesak KPK untuk mengusut tuntas secara transparan, independen, dan akuntabel keterlibatan mantan presiden ke 7, Joko Widodo dan Fuad Hasan Masyhur yang melobi kuota haji 2023-2024.
2. Menuntut KPK untuk segera tangkap tersangka Yaqut Cholil Qoumas dan I. Abidal Aziz atas korupsi kuota haji 2023/2024.
3. Mendesak KPK dan Kepolisian RI segera mengusut sindikat kasus kuota haji yang merugikan keuangan negara yang diduga 1 triliun.