Redaksi 
Teropongistana.com Jakarta – Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan kembali melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran negara pada tahun 2026. Setelah pada tahun 2025 pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga sekitar Rp750 triliun yang menyasar belanja kementerian/lembaga serta transfer ke daerah, kebijakan pengetatan fiskal itu dinilai belum akan berhenti.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai langkah efisiensi anggaran akan kembali diambil Prabowo pada tahun 2026. Hal itu, kata dia, telah tersirat jelas dalam pidato pendahuluan Presiden saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
“Presiden Prabowo sudah menyampaikan sinyal kuat bahwa efisiensi anggaran akan kembali dilakukan pada 2026,” ujar Uchok Sky, Selasa (30/1/2026).
Namun berbeda dengan tahun sebelumnya, CBA memprediksi arah pemangkasan anggaran kali ini tidak lagi berfokus pada belanja kementerian dan lembaga negara. Sebaliknya, efisiensi justru berpotensi menyasar anggaran yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu pos yang dinilai rawan dipotong adalah anggaran subsidi, yang pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp318,8 triliun. Dari jumlah tersebut, subsidi energi menjadi target paling besar dengan nilai mencapai Rp210,1 triliun.
Menurut Uchok Sky, alasan utama pemangkasan subsidi energi adalah lonjakan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.
