Redaksi 
Teropongistana.com Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari partai Demokrat, Dede Yusuf merespon soal kasus dugaan jual beli jabatan yang menjerat Bupati Pati, Sudewo. Menurut Dede, diperlukannya lembaga khusus untuk mengawasi rotasi jabatan di daerah.
Waketum Partai Demokrat ini menegaskan sistem merit dan manajemen aparatur sipil negara (ASN) harus diperbaiki ke depannya.
“Transaparansi meritokrasi harus dimunculkan dalam memilih seseorang di posisi tertentu,” katanya di Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.
Dede menegaskan kepala daerah seharusnya fokus bekerja untuk membangun wilayahnya masing-masing. Bukan justru menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri dengan berbuat korupsi.
“Mungkin untuk mendapatkan jabatan kepala daerah, seorang calon harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit,” ujarnya.
Sehingga, lanjut Dede, ketika jabatan telah dimiliki timbul godaan untuk menyalahgunakannya.
